Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Daftar UMP 2027 di 15 Provinsi: Jakarta Tertinggi, Bali Naik Paling Besar

Daftar UMP 2027 di 15 Provinsi: Jakarta Tertinggi, Bali Naik Paling Besar Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah pemerintah provinsi mulai mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjelang batas akhir penetapan pada Sabtu (21/11/2026). Dari 15 provinsi yang telah mengumumkan keputusan hingga Sabtu siang, DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp6.136.941. Sementara itu, Bali menjadi provinsi dengan persentase kenaikan terbesar, mencapai 42,15%.

UMP DKI Jakarta 2027 naik Rp407.065 atau 7,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun UMP Bali meningkat Rp1.351.828 menjadi Rp4.559.287.

Jawa Barat juga mencatat kenaikan yang cukup besar. Pemerintah provinsi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta, bertambah Rp682.399 atau 29,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Kepulauan Riau, UMP ditetapkan sebesar Rp4.229.356 atau naik 9,02%. Sementara itu, Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum sebesar Rp4.233.913 dengan kenaikan Rp312.824 atau 7,98%.

Besaran kenaikan UMP di setiap daerah berbeda-beda karena mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta kebutuhan hidup layak masyarakat.

Berikut daftar UMP 2027 di 15 provinsi yang telah mengumumkan penetapannya hingga Sabtu (21/11/2026) siang:

1. DKI Jakarta: Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,10%.

2. Bali: Rp4.559.287, naik Rp1.351.828 atau 42,15%.

3. Sulawesi Selatan: Rp4.233.913, naik Rp312.824 atau 7,98%.

4. Kepulauan Riau: Rp4.229.356, naik Rp349.836 atau 9,02%.

5. Sumatera Selatan: Rp4.210.059, naik Rp267.096 atau 6,77%.

6. Riau: Rp4.031.142, naik Rp250.646 atau 6,63%.

7. Kalimantan Utara: Rp4.027.901, naik Rp252.658 atau 6,69%.

8. Kalimantan Tengah: Rp3.949.697, naik Rp263.575 atau 7,15%.

9. Jambi: Rp3.711.516, naik Rp240.019 atau 6,91%.

10. Sumatera Utara: Rp3.410.000, naik Rp181.051 atau 5,61%.

11. Banten: Rp3.372.828,70, naik Rp271.947,30 atau 8,77%.

12. Lampung: Rp3.285.152, naik Rp237.418 atau 7,79%.

13. Jawa Barat: Rp3.000.000, naik Rp682.399 atau 29,44%.

14. Jawa Tengah: Rp2.655.454, naik Rp328.068 atau 14,10%.

15. Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441, naik Rp146.543 atau 5,97%.

Penghitungan UMP 2027 Pertimbangkan Tiga Variabel

Penetapan UMP 2027 mengacu pada tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: UMP Jakarta Naik Rp407 Ribu, Pramono Tak Ingin Pengusaha Terbebani

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Penghitungan kenaikan upah menggunakan indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu yang berada dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

Sementara itu, penentuan KHL mengacu pada data konsumsi rumah tangga yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL mencakup empat aspek, yaitu pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Berbeda dengan UMP, penentuan KHL sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Adapun formula kenaikan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan upah minimum tahun berjalan dengan penyesuaian berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

Menaker Beri Tenggat Penetapan hingga 21 November

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya meminta seluruh gubernur mengumumkan penetapan UMP 2027 paling lambat Sabtu (21/11/2026).

Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses penetapan upah minimum berjalan sesuai jadwal.

Baca Juga: UMP Jabar 2027 Diusulkan Rp3 Juta, Buruh Masih Berharap 80 Persen KHL

“Jadi terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas tanggal 13 November yang lalu. Kemarin tanggal 16 November kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri,” kata Yassierli.

Menurut dia, pemerintah pusat juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah. Dokumen tersebut memuat data dan panduan yang menjadi landasan dalam proses penetapan UMP 2027.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” ujarnya.

UMP 2027 yang telah ditetapkan pemerintah daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Adapun daftar tersebut masih dapat bertambah seiring pengumuman resmi dari provinsi lain yang belum menyampaikan keputusan hingga Sabtu siang.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Fajar Sulaiman