Setelah Purbaya Diganti, Prabowo Diperingatkan Krisis Ekonomi di Depan Mata

Sejarawan dan cendekiawan Prof. Anhar Gonggong memperingatkan adanya potensi krisis ekonomi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyebut kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar Indonesia tidak kembali mengalami kehancuran ekonomi seperti yang pernah terjadi pada era 1960-an.

Peringatan tersebut disampaikan Prof. Anhar dalam diskusi publik yang ditayangkan melalui kanal YouTube resminya pada 18 September 2026. Ia menyebut kemungkinan Indonesia menghadapi kondisi sangat berat dalam rentang enam bulan hingga satu tahun ke depan apabila pemerintah tidak segera melakukan perubahan terhadap pendekatan ekonomi.

Namun, Anhar menegaskan rentang waktu tersebut bukan sebuah ramalan matematis yang bersifat mutlak. Menurutnya, angka tersebut merupakan peringatan terhadap berbagai indikator yang dinilainya mulai menunjukkan potensi persoalan ekonomi yang serius.

Anhar kemudian mengingatkan kondisi Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin. Ia menilai persoalan ekonomi pada masa tersebut perlu menjadi pelajaran agar situasi serupa tidak kembali terjadi.

"Jangan sampai kita menghadapi kenyataan tahun 60-an sampai tahun 1965 di mana ekonomi kita betul-betul hancur. Soeharto itu menerima kekuasaan dari Soekarno pada tahun 1967, itu Indonesia dalam keadaan bangkrut," tegas Prof Anhar.

Menurut Anhar, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah besarnya beban utang nasional yang disebut telah berada di kisaran Rp10.000 triliun. Selain itu, ia menyoroti persoalan birokrasi dan tata kelola anggaran negara.

Ia juga menyinggung adanya dana kontraktor infrastruktur senilai Rp10 triliun yang disebut mengendap di institusi perpajakan. Persoalan tersebut, menurutnya, perlu dilihat bersamaan dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi di sejumlah instansi.

Tekanan ekonomi juga disebut dapat datang dari faktor eksternal. Anhar menyoroti eskalasi konflik geopolitik di Selat Hormuz dan Laut Merah yang menurutnya berpotensi memengaruhi sektor energi nasional.

Dampak gangguan tersebut, lanjut Anhar, dapat menjalar ke masyarakat melalui ketersediaan dan harga energi. Ia menyinggung fenomena antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah sebagai salah satu kondisi yang perlu diperhatikan.

Menurut Anhar, tekanan pada sektor energi dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat apabila berlangsung dalam waktu panjang.

Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, Anhar meminta Presiden Prabowo Subianto segera melakukan konsolidasi dengan para ahli. Ia mendorong pemerintah melibatkan ekonom, politikus, dan akademisi yang dinilai mampu memberikan masukan secara terbuka.

Baca Juga: Jadi Kesalahan, Purbaya Dinilai Masih Menganggap BUMN Sebagai Sapi Perah

"Saya menganjurkan kepada Presiden Prabowo, tolong kumpulkan ekonom terbaik, politikus-politikus ahli yang jujur, dan suruh mereka bicara secara jujur. Dari situlah dirumuskan pengelolaan lebih lanjut," ujarnya.

Anhar menilai pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan teknokrat dan akademisi yang memiliki keberanian menyampaikan pandangan secara objektif, termasuk ketika harus mengkritisi kebijakan yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pemerintah memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan mencegah Indonesia masuk ke kondisi krisis yang lebih dalam.