Bahlil Dorong E50, Pertamina Justru Minta Kepastian Pembebasan Cukai Etanol

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah menyusun peta jalan (roadmap) penerapan bensin dengan campuran etanol 50% atau yang disebut E50.

Gagasan ambisius ini sebelumnya dicetuskan dalam Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada pekan lalu.

"Tugas kami sekarang adalah merancang bersama Direktorat Jenderal Migas terkait bagaimana peta jalannya," ujar Bahlil saat menghadiri acara donor darah dalam rangka Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan bahwa kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas produksi etanol di dalam negeri. Perlu diketahui, komoditas ini umumnya bersumber dari bahan baku tebu, jagung, dan singkong.

Di samping itu, Bahlil optimistis langkah ini mampu menggerakkan sektor industri nasional sekaligus memperluas lapangan pekerjaan. Puncaknya, Indonesia diyakini tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) apabila program E50 resmi direalisasikan.

"Jika hal ini mampu kita wujudkan hingga E50, insyaallah target kita tercapai, yakni kita tidak lagi melakukan impor bensin produk jadi," tandasnya.

Sebagai catatan, Indonesia saat ini telah menginisiasi penerapan bensin etanol secara bertahap melalui program E5. Sebagai langkah strategis lanjutan, pemerintah menjadwalkan implementasi E10 pada tahun 2027 serta E20 pada tahun 2028.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menjabarkan bahwa Pertamina kini telah memasarkan Pertamax Green 95 dengan kadar etanol 5%. 

Produk yang diluncurkan sejak 2023 tersebut kini sudah tersedia di seluruh provinsi di Pulau Jawa, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Menurut Eko, pasokan Pertamax Green 95 saat ini masih berpusat pada terminal BBM di Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses terdekat dengan sumber pasokan etanol yang diproduksi oleh PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto.

Seiring peningkatan kadar campuran etanol ke depan, Pertamina Patra Niaga mulai mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana di terminal BBM. Persiapan ini krusial mengingat proses pencampuran (blending) etanol memerlukan fasilitas penyimpanan serta penanganan khusus sesuai karakteristik komoditas tersebut.

Baca Juga: Targetkan E50, Prabowo Perintahkan Penyusunan Langkah Strategis Bauran Bioetanol

Baca Juga: Bahlil Sebut Ada Beberapa Investor Mulai Tawarkan Hilirisasi Batu Bara Jadi Bensin

"Kami sedang menyiapkan kesiapan dari sisi sarana dan prasarana terminal. Penanganannya harus benar-benar baik, sehingga dari sisi kami pun harus menyiapkan tangki serta fasilitas blending yang disesuaikan," jelas Eko saat ditemui di Fuel Terminal Rewulu, Yogyakarta, Jumat (11/9/2026).

Pertamina Dorong Kepastian Kebijakan Cukai

Di luar aspek infrastruktur dan pasokan, faktor fiskal turut memegang peranan penting dalam pengembangan ekosistem bioetanol untuk bahan bakar. Eko menambahkan bahwa pihak Pertamina sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar membebaskan cukai atas etanol yang dialokasikan untuk kebutuhan blending BBM.

"Karena penggunaan bahan bakar ini ditujukan untuk kepentingan transisi dan pergeseran energi, kami sebelumnya telah mengajukan dukungan kepada kementerian terkait pembebasan cukai, dan saat ini prosesnya sedang berjalan," pungkas Eko.