Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Industri Motor Listrik Minta Kepastian Aturan, Bukan Sekadar Insentif

        Industri Motor Listrik Minta Kepastian Aturan, Bukan Sekadar Insentif Kredit Foto: Antara/Makna Zaezar
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Industri motor listrik menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pasar kendaraan listrik tumbuh lebih konsisten. Persoalannya bukan hanya mengenai besaran insentif, tetapi juga aturan teknis yang menentukan produk seperti apa yang dapat masuk dalam skema tersebut.

        Founder dan CEO Mimo Mobility, Triharsa Adicahya mengatakan sejumlah ketentuan mengenai insentif motor listrik masih belum final. Mulai dari besaran bantuan, spesifikasi baterai, charger, hingga kriteria kendaraan yang bisa mendapatkan insentif masih menjadi pembahasan.

        "Sebetulnya masih ruwet. Dari segi insentifnya Rp3 juta, cuma masih belum fix, masih diatur-atur. Baterainya juga masih diatur-atur, belum beres," kata Triharsa saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9/2026).

        Menurut dia, ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi keputusan industri maupun konsumen. Ketika informasi mengenai program sudah beredar sebelum aturan teknis benar-benar siap, pelaku usaha cenderung menunggu kepastian sebelum mengambil keputusan bisnis.

        "Sering memberitahu lebih cepat dari seharusnya. Akhirnya semua orang menunggu peraturan produknya. Pasarnya nunggu, kalau pasarnya nunggu, tidak ada pembelian. Nah, itu yang damaging ke ekosistem industrinya," ujarnya.

        Bagi industri, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan kapan subsidi mulai diberikan. Ketidakpastian aturan juga dapat memengaruhi perencanaan produk, produksi, investasi hingga strategi penjualan.

        Triharsa mengatakan pemerintah perlu memastikan ketentuan dibuat secara sistematis sebelum program diumumkan secara luas. Dengan begitu, produsen dapat menyesuaikan produknya sejak awal, sementara konsumen memiliki kepastian mengenai kendaraan yang dapat memperoleh fasilitas.

        Ia menilai pemerintah juga perlu mengambil pelajaran dari program insentif sebelumnya agar tidak menimbulkan perubahan aturan yang terlalu sering.

        "Kita harus belajar dari yang sudah-sudah. Kalau mau membuat aturan, ya sudah, buat dengan baik, fair, transparan, sistematis," kata Triharsa.

        Menurut dia, industri kendaraan listrik tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak. Namun, dukungan tersebut tidak harus selalu berbentuk subsidi pembelian.

        Triharsa bahkan mengatakan industri tidak ingin membangun model bisnis yang bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah.

        Ia melihat kepastian pembiayaan justru dapat menjadi salah satu instrumen yang lebih penting untuk memperluas pasar. Menurutnya, konsumen Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan membeli sepeda motor pada kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta. Tantangannya adalah bagaimana kendaraan listrik dapat dibeli melalui skema pembiayaan yang mudah dan kompetitif.

        "Untuk sepeda motor itu sudah tidak perlu subsidi sebetulnya. Orang Indonesia beli Rp25 juta itu bisa, punya kemampuan. Yang dibutuhkan pemerintah adalah financing," katanya.

        Masalah kepastian aturan juga semakin penting karena industri motor listrik masih berada dalam fase pembentukan pasar. Produsen tidak hanya harus menentukan harga dan produk, tetapi juga membangun jaringan layanan purnajual, menyiapkan teknisi, serta memastikan ketersediaan komponen dan infrastruktur pendukung.

        Perubahan ketentuan secara mendadak dapat membuat pelaku usaha harus kembali menyesuaikan rencana yang sudah dibuat.

        Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan insentif tidak hanya meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong terbentuknya industri kendaraan listrik nasional.

        Baca Juga: Harga Motor Listrik Sudah Setara Motor Bensin, Cicilan Masih Jadi Kendala

        Baca Juga: Moeldoko Gusar Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Jelas, Diler Mulai Stuck

        Baca Juga: Penjualan Motor Listrik Anjlok, Industri Ungkap Masalah yang Menghambat Pasar

        Karena itu, bagi pelaku industri, ukuran kebijakan bukan semata-mata seberapa besar insentif yang diberikan. Kepastian mengenai siapa yang berhak mendapatkan insentif, spesifikasi kendaraan, persyaratan teknis, serta mekanisme pelaksanaannya ikut menentukan apakah kebijakan tersebut dapat diterjemahkan menjadi keputusan produksi dan pembelian.

        Dengan aturan yang jelas sejak awal, industri dapat menghitung investasi dan produk yang akan dikembangkan. Konsumen pun tidak perlu menunggu perubahan ketentuan sebelum memutuskan membeli.

        Pada akhirnya, tantangan motor listrik bukan hanya membuat harga kendaraan semakin terjangkau. Industri membutuhkan aturan yang dapat diprediksi, sehingga produsen, lembaga pembiayaan, diler, hingga konsumen dapat mengambil keputusan tanpa harus menunggu arah kebijakan berikutnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ilham Nurul Karim
        Editor: Dian Ihsan

        Bagikan Artikel: