KAI Impor 23 KRL Bekas, Penumpang Jabodetabek Sudah Tembus 1,3 Juta Sehari

Kebutuhan armada KRL Jabodetabek semakin mendesak seiring jumlah penumpang yang terus bertambah. Di tengah lonjakan pengguna hingga rata-rata 1,1 juta orang per hari, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI juga menghadapi persoalan sejumlah rangkaian yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

Kondisi tersebut membuat KAI membutuhkan tambahan armada dalam waktu relatif cepat. Untuk memenuhi kebutuhan sementara, KAI mengusulkan pengadaan 23 trainset KRL bukan baru atau bekas yang terdiri dari beberapa konfigurasi sesuai kondisi infrastruktur di masing-masing lintasan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan 23 trainset tersebut terdiri atas tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta atau SF8. Pengadaan itu disiapkan sebagai solusi bridging sebelum kebutuhan armada dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.

"Jumlah yang kami usulkan untuk bridging ini, yang kereta yang tidak baru ini, itu ada 7 trainset dengan SF12. Kemudian plus dengan 16 train set dengan SF8," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Kebutuhan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan pengguna KRL Jabodetabek. Menurut Bobby, jumlah penumpang pada semester I 2026 tumbuh 11,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rata-rata jumlah pengguna kini mencapai sekitar 1,1 juta penumpang setiap hari. Pada periode tertentu, jumlah tersebut bahkan dapat meningkat hingga sekitar 1,3 juta penumpang sehingga tekanan terhadap kapasitas armada semakin besar.

Di sisi lain, kebutuhan penggantian rangkaian lama juga menjadi persoalan tersendiri. Sebagian armada KRL yang selama ini digunakan telah berusia lebih dari empat dekade sehingga KAI membutuhkan tambahan rangkaian untuk menjaga kapasitas sekaligus mendukung keberlanjutan layanan.

Situasi tersebut kemudian mendorong KAI mencari solusi yang dapat diterapkan dalam waktu lebih cepat. Pilihan pengadaan KRL bukan baru menjadi salah satu opsi karena rangkaian tersebut dapat digunakan sebagai jembatan sebelum pengadaan armada baru dan penguatan produksi dalam negeri berjalan lebih optimal.

Komisi VI DPR RI akhirnya memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut. Persetujuan itu tercantum dalam kesimpulan RDP antara Komisi VI DPR RI dan KAI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pengadaan rangkaian bukan baru harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan industri perkeretaapian dalam negeri. Artinya, impor diposisikan sebagai bagian dari solusi transisi, bukan sebagai pengganti pengembangan industri nasional.

"Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek, dengan meningkatkan industri lokal, dan melakukan impor rangkaian kereta (trainset) bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Andre.

KAI juga tidak mengusulkan seluruh tambahan armada dalam formasi yang sama. Perbedaan antara SF12 dan SF8 disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur pada masing-masing jalur.

Bobby menjelaskan terdapat sejumlah stasiun dengan panjang peron yang belum memungkinkan untuk melayani rangkaian SF12 secara optimal. Salah satu contohnya berada pada lintasan Tanjung Priok-Kota yang memiliki sejumlah peron relatif pendek.

Baca Juga: KAI Akui Whoosh Bebani Keuangan, Minta Pengalihan ke Kemenkeu Segera Dilakukan

"Misalnya loop line-nya yang dari Tanjung Priok ke Kota itu peronnya pendek-pendek. Jadi kalau kita pasang SF12 nggak optimum dia. Jadi makanya kami mengusulkan itu adalah 7 SF12 kemudian 16 SF8," jelasnya.

Dengan skema tersebut, tambahan KRL bukan baru diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan kapasitas dalam jangka pendek. Namun, pemerintah dan KAI tetap didorong untuk memperkuat industri perkeretaapian nasional agar kebutuhan armada dalam jangka panjang tidak terus bergantung pada impor.

Persoalan armada KRL Jabodetabek kini menjadi semakin penting karena pertumbuhan penumpang terjadi bersamaan dengan kebutuhan mengganti rangkaian yang telah berusia puluhan tahun. Kombinasi kedua persoalan tersebut membuat tambahan armada bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kapasitas layanan transportasi publik di kawasan Jabodetabek.

Dengan 23 trainset yang diusulkan sebagai solusi bridging, KAI kini mendapat ruang untuk menambah kapasitas sambil tetap menjalankan agenda penguatan industri lokal. Tantangannya adalah memastikan solusi jangka pendek tersebut tidak berubah menjadi ketergantungan impor dalam jangka panjang.