Peringatkan Prabowo, Said Didu: Menteri yang Tak Menguntungkan Oligarki Pasti Terseok di Istana

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti dinamika kekuasaan dan aliran informasi di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Said Didu menduga terdapat jaringan kepentingan yang memengaruhi informasi yang diterima Presiden. Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat laporan mengenai kinerja menteri tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Said Didu dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 22 September 2026.

Said Didu mengaku memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di lingkungan birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pengalamannya, ia menilai pejabat yang menyampaikan kebijakan atau pandangan yang tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu dapat menghadapi penyaringan informasi.

"Jaringan oligarki masuk istana. Menteri-menteri sekarang ini kalau menyampaikan sesuatu dan tidak setuju dengan kepentingan ini, maka akan diseleksi. Laporannya ke atas akan dibelokkan atau ditahan," ujar Said Didu.

Ia kemudian menyoroti kondisi yang menurutnya menjadi anomali dalam penilaian kinerja sejumlah menteri. Said Didu mencontohkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Said Didu, terdapat sejumlah persoalan di lapangan yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan. Ia menyebut antrean BBM, perubahan harga energi, hingga persoalan operasional tambang yang dikaitkan dengan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Di sisi lain, Said Didu menilai Presiden tetap memberikan pujian kepada Bahlil. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi alasan untuk mempertanyakan bagaimana informasi mengenai kinerja menteri disampaikan kepada Presiden.

"Kinerja paling jelek menurut saya adalah Bahlil, tapi di mana-mana Presiden memuji Bahlil tembus langit. Ini indikasinya apa? Artinya kita sudah menduga ada seleksi informasi kepada Presiden. Hanya orang-orang yang bisa memberikan servis yang diberikan laporan positif ke Presiden," tegasnya.

Said Didu menilai persoalan tersebut dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan pemerintah apabila informasi yang diterima Presiden telah melalui penyaringan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Ia pun mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak hanya mengandalkan satu jalur informasi dalam memperoleh laporan mengenai kinerja kementerian dan kondisi di lapangan.

Menurut Said Didu, Presiden perlu mewaspadai kemungkinan adanya kepentingan bisnis yang memengaruhi informasi mengenai kebijakan maupun kinerja pejabat pemerintah.

Ia menyebut situasi tersebut berisiko membuat pemerintah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.

Baca Juga: Ahli Komunikasi: Sindiran Prabowo ke Pakar Tak Diterima Sama oleh Publik

Said Didu juga memperingatkan mengenai keberadaan pihak yang ia sebut sebagai "pedagang kebijakan". Menurut dia, kelompok tersebut dapat memanfaatkan posisi di sekitar kekuasaan untuk mengamankan kepentingan bisnis dan aset.

Pandangan Said Didu tersebut merupakan penilaian dan tudingan yang disampaikannya dalam wawancara. Ia tidak memaparkan bukti spesifik dalam uraian tersebut untuk membuktikan adanya penguasaan jaringan oligarki atas jalur informasi Presiden.

Karena itu, pernyataan mengenai adanya seleksi atau pembelokan informasi tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim Said Didu dalam diskusi tersebut.