BMKG Siapkan Data Ketersediaan Air Gambut dan Perkuat Mitigasi Karhutla

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan memberikan masukan berbasis data observasi terkait ketersediaan air dan pemanfaatan lahan gambut dalam pembahasan pengelolaan gambut bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pembahasan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut. BMKG memiliki peralatan observasi yang dapat digunakan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi air di kawasan gambut, terutama pada periode musim kemarau.

"Saya mendapat info terkait dengan pemanfaatan dan juga pengelolaan lahan gambut. Sepertinya itu topik yang akan dibahas," ujar Teuku Faisal.

Ia menjelaskan, BMKG memiliki sekitar 10.800 alat utama observasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur tersebut mendukung penyediaan informasi mengenai ketersediaan air di kawasan gambut, termasuk wilayah yang memiliki ketersediaan air cukup maupun kurang selama periode kering.

"BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap, ada 10.800 alat utama kita di seluruh Indonesia sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di gambut," katanya.

Informasi tersebut, lanjutnya, juga dapat menjadi masukan dalam menentukan bentuk pemanfaatan lahan gambut, termasuk pemilihan tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah di setiap wilayah.

"Untuk memberikan masukan terkait dengan pemanfaatannya bagaimana, tanaman apa yang cocok, kemudian untuk gambut yang dangkal, tanah gambut yang kurang dari 1 meter itu bisa ditanami apa, kalau lebih dalam lagi seperti apa," ujar Teuku Faisal.

Menurut dia, karakteristik gambut berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Karena itu, pemanfaatan varietas tanaman perlu mempertimbangkan kondisi lahan dan data yang tersedia.

"Karakteristiknya berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi lain juga pemanfaatan dari varietas tanaman yang cocok itu juga kita memiliki data-data terkait itu," katanya.

Dalam upaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BMKG juga memperkuat langkah mitigasi melalui koordinasi operasi udara dan darat. Teuku Faisal menjelaskan, mitigasi karhutla saat ini mencakup dua pendekatan utama pada operasi udara, yakni operasi modifikasi cuaca dan water bombing.

"Kalau karhutla ini memang saat ini ada dua ya untuk mitigasinya. Yang pertama itu untuk satgas udara, itu ada dua. Satgas udara untuk operasi modifikasi cuaca. Yang kedua adalah dengan water bombing itu di udara," tuturnya.

Selain operasi udara, penguatan satuan tugas darat juga dilakukan untuk mendukung pemadaman langsung di lokasi kebakaran.

"Kemudian juga sekarang sedang perkuatan untuk satgas darat untuk pemadaman langsung di lokasi," ujar Teuku Faisal.

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca menghadapi tantangan karena potensi awan konvektif yang rendah pada puncak musim kemarau. Kondisi tersebut membuat operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan secara terus-menerus dan harus menyesuaikan situasi atmosfer.

"Karena sekarang untuk operasi modifikasi cuaca ini cukup sulit karena potensi awan konvektif itu sangat rendah di puncak-puncak musim kemarau ini sehingga operasi modifikasi cuaca ini sangat situasional," katanya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan telah menyiapkan pesawat di enam provinsi prioritas. Pesawat tersebut akan digunakan untuk patroli, dengan kemungkinan dialihkan untuk operasi modifikasi cuaca ketika terdapat potensi awan yang mendukung.

"Semua pesawat di setiap provinsi sudah kita siapkan bersama dengan BNPB, Kementerian Kehutanan itu di enam provinsi prioritas sudah kita siapkan untuk pesawatnya digunakan sebagai mode patroli, tapi kemudian apabila ada potensi awan itu segera berubah menjadi modifikasi cuaca," jelasnya.

Baca Juga: El Nino Kuat hingga Awal 2027, BMKG Prediksi Musim Hujan 2026-2027 Mundur

Di sisi lain, BMKG turut menyampaikan perkembangan terkait kedatangan musim hujan di Indonesia. Teuku Faisal mengatakan, pihaknya telah menggelar konferensi pers dua hari sebelum pernyataan tersebut disampaikan untuk menjelaskan prospek musim hujan.

Namun, ia menyebut kondisi El Niño yang berada pada fase kuat berpotensi menyebabkan musim hujan 2026–2027 datang lebih lambat di sejumlah wilayah Indonesia.

"Tapi karena El Nino sekarang posisinya sangat kuat, fasenya, sehingga musim hujan di Indonesia itu akan sedikit mundur," kata Teuku Faisal.

Ia memperkirakan sebagian wilayah akan memasuki musim hujan pada Oktober, terutama sejumlah daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, wilayah lainnya diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember.

"Beberapa nanti akan masuk di Oktober, terutama di daerah-daerah yang prioritas karhutla seperti nanti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, tapi sebagian lagi ini masuknya di bulan November dan Desember," ujarnya.

Teuku Faisal menyebut puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember, Januari, dan Februari. Meski sifat hujan pada musim hujan 2026–2027 diperkirakan normal, ia mengingatkan adanya potensi durasi musim hujan yang lebih pendek.

"Puncaknya nanti musim hujan di Desember, Januari, Februari, cuma ada satu hal yang kita khawatirkan saat ini karena sifat hujannya untuk musim hujan 2026–2027 ini adalah normal, tapi durasinya lebih pendek," katanya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BMKG karena durasi hujan yang lebih pendek, disertai karakteristik hujan yang perlu dipantau, dapat berkaitan dengan risiko bencana hidrometeorologi basah. Teuku Faisal mengingatkan potensi peningkatan bencana seperti banjir dan longsor selama periode tersebut.

"Sehingga kita khawatirkan terkait dengan peningkatan dari bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor nantinya," pungkasnya.