Prabowo Ingin Biaya Haji Turun, Geopolitik Timur Tengah Justru Bikin BPIH 2027 Berpotensi Naik

Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji terus ditekan kini berhadapan dengan kondisi geopolitik yang membuat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi meningkat. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyebut kenaikan harga avtur menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah harus menghitung ulang pembiayaan haji.

Gus Irfan bahkan mengatakan biaya penyelenggaraan haji secara total kemungkinan besar mengalami kenaikan. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/9/2026) untuk melaporkan perkembangan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.

"Kemungkinan naik," kata Gus Irfan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9).

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka final BPIH 2027. Gus Irfan mengatakan pembahasan bersama Panitia Kerja (Panja) DPR RI masih berlangsung sehingga besaran biaya yang akhirnya harus dibayarkan jemaah masih dapat berubah.

Pemerintah sebelumnya telah mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Dalam rancangan tersebut, Bipih yang dibayarkan jemaah diusulkan sebesar Rp42.936.068,81 atau 40 persen, sedangkan 60 persen atau Rp64.404.103,21 berasal dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.

Angka usulan tersebut lebih tinggi dibandingkan BPIH 2026 yang tercatat Rp87.409.365 per jemaah. Salah satu komponen yang mengalami penyesuaian cukup besar adalah biaya penerbangan yang dalam rancangan 2027 naik dari sekitar Rp32 juta menjadi Rp40,53 juta per jemaah.

Kenaikan biaya penerbangan itu tidak berdiri sendiri. Kementerian Haji dan Umrah menyebut peningkatan harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah ikut memengaruhi biaya penerbangan haji.

Masalah penerbangan bahkan menjadi salah satu komponen yang belum sepenuhnya tuntas dalam pembahasan BPIH. Gus Irfan sebelumnya menyebut komponen hotel dan makanan telah mencapai kesepakatan, sedangkan pembahasan biaya penerbangan masih terus dilakukan.

Kementerian Haji dan Umrah juga mencoba mencari ruang efisiensi dari sektor tersebut. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggunaan maskapai alternatif dengan tarif yang lebih kompetitif karena komponen penerbangan disebut menyumbang sekitar 40 persen dari total BPIH.

Artinya, pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menekan biaya sebelum angka final ditetapkan. Negosiasi dengan maskapai menjadi salah satu bagian penting karena penurunan biaya penerbangan secara langsung dapat memengaruhi besaran BPIH.

Namun, tekanan dari kondisi eksternal membuat upaya tersebut tidak mudah. Gus Irfan mengatakan dirinya meminta arahan Prabowo agar kondisi pembiayaan yang berubah tidak terlalu membebani jemaah.

"Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Minta Ekosistem Haji dan Umrah Dibersihkan dari Mafia

Keinginan Prabowo untuk menekan biaya haji sendiri bukan hal baru. Pada Oktober 2025, Prabowo meminta Menteri Haji terus mengupayakan penurunan biaya haji melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih.

Bahkan pada April 2026, Prabowo menyatakan biaya haji 2026 dapat diturunkan sekitar Rp2 juta meski harga avtur mengalami kenaikan. Pemerintah saat itu mengambil langkah untuk menjaga agar kenaikan biaya penerbangan tidak langsung dibebankan kepada jemaah.

Kondisi 2027 kini menghadirkan persoalan yang berbeda karena pembahasan biaya dilakukan ketika tekanan harga energi dan situasi geopolitik kawasan Timur Tengah ikut memengaruhi komponen penerbangan. Karena itu, keinginan menurunkan biaya harus berhadapan dengan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan yang tetap harus dipenuhi.

Pada akhirnya, potensi kenaikan BPIH 2027 belum bisa diartikan sebagai keputusan final mengenai besaran biaya yang harus dibayar jemaah. Pemerintah masih membahas angka bersama DPR dan mencari formula agar kebutuhan penyelenggaraan haji tetap terpenuhi tanpa membuat beban finansial jemaah menjadi terlalu berat.