Kasus Ijazah, Relawan Gibranku Meradang Parpol Koalisi Pemerintah Kayak Sengaja Biarin Gibran Diserang Sendirian

Sikap pasif yang ditunjukkan oleh partai politik (parpol) pengusung pemerintah menuai kritik tajam dari kelompok relawan. Ketua Umum Jaringan Nasional "Gibranku", Ananta Agung Junaedy, secara terbuka menyayangkan sikap para elite koalisi yang terkesan "main aman" di tengah guncangan isu ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ananta menilai, sikap acuh tak acuh dan pasif dari elite politik koalisi telah mengabaikan prinsip solidaritas serta kesetiaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam sebuah aliansi pemerintahan. Menurutnya, kesetiaan politik tidak boleh hanya dimaknai sebagai instrumen pragmatis saat masa kampanye, pembagian kursi kabinet, maupun penentuan posisi strategis semata.

Lebih dari itu, kesetiaan sejati diuji ketika figur yang diusung menghadapi terjangan badai opini publik.

"Kami di akar rumput terus bergerak dan pasang badan, namun kami melihat hampir tidak ada pembelaan yang proporsional dari partai politik yang selama ini berdiri di barisan yang sama," kata Ananta kepada wartawan, Minggu (27/9/2026).

Ananta menyayangkan jika kalkulasi politik sempit membuat partai-partai koalisi memilih sikap aman dan membiarkan Wapres Gibran berjuang menghadapi serangan opini publik seorang diri. Pihaknya lantas mengingatkan kembali makna esensial dari aliansi politik yang solid.

"Sangat disayangkan jika kalkulasi politik membuat kawan-kawan koalisi terkesan 'main aman' dan membiarkan tokohnya diserang sendirian. Kami ingin mengingatkan kembali kepada partai politik: kesetiaan itu diuji saat ada badai, bukan hanya saat laut sedang tenang," ujarnya menegaskan.

Isu terkait keabsahan administratif dan gelombang gugatan politik yang dialamatkan kepada Gibran belakangan ini memang menjadi sorotan hangat di ruang publik, memicu diskursus tajam antara kelompok pendukung di akar rumput dan sikap hati-hati para elite partai di Senayan.