Bansos 2027 Jadi Tahap Awal Pemerintah Ubah Subsidi Barang Menjadi Tunai

Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran subsidi dengan mengarahkan bantuan langsung kepada masyarakat penerima. Sebelum skema tersebut diterapkan, pemerintah akan lebih dulu menggunakan basis data baru untuk penyaluran bantuan sosial pada 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pemadanan data penduduk lintas kementerian dan lembaga. Proses tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.

"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurut Luhut, data yang digunakan untuk penyaluran bansos pada 2027 akan menjadi bagian penting dari rencana pemerintah mengubah mekanisme subsidi. Pemerintah ingin memastikan daftar penerima bantuan semakin tepat sebelum menerapkan skema subsidi tunai.

Tahapan tersebut diperlukan karena pemerintah berencana mengurangi ketergantungan pada subsidi yang diberikan melalui barang. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah membuka kemungkinan subsidi diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai.

"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut.

Dengan skema tersebut, pemerintah tidak lagi hanya memberikan manfaat melalui harga barang yang ditekan menggunakan subsidi. Bantuan nantinya diarahkan langsung kepada orang yang masuk dalam daftar penerima manfaat.

Namun, perubahan tersebut bergantung pada keberhasilan pemerintah membangun basis data penerima yang lebih akurat. Saat ini pemerintah sedang memadankan data dari berbagai kementerian dan lembaga dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Luhut menyebut Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil telah memiliki data sekitar 289 juta penduduk. Jumlah tersebut disebut mencapai sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia.

Data tersebut kemudian akan dimutakhirkan dan disesuaikan dengan informasi dari kementerian dan lembaga lain. Pemerintah juga akan memperbaiki pengelompokan masyarakat berdasarkan desil untuk menentukan kelompok yang berhak memperoleh bantuan.

Jika proses tersebut selesai sesuai target, data hasil integrasi akan mulai diuji melalui penyaluran bansos pada 2027. Pemerintah kemudian memiliki kesempatan untuk melihat efektivitas basis data tersebut sebelum menggunakannya untuk skema subsidi yang lebih luas.

Rencana ini sekaligus menunjukkan bahwa perubahan subsidi tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah terlebih dahulu membangun sistem data, menggunakannya untuk bansos, kemudian menyiapkan penerapannya pada subsidi tunai.

Baca Juga: Luhut Soroti Bansos Digital Belum Merata, TNI-Polri Diminta Turun ke Pelosok

Wacana subsidi tunai sendiri bukan gagasan baru. Pada 2013, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Hatta Rajasa, juga pernah mengusulkan agar subsidi tidak diberikan melalui harga barang, tetapi dalam bentuk uang kepada masyarakat yang berhak.

Kala itu, Hatta menilai subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran karena sebagian manfaatnya dinikmati masyarakat yang tidak seharusnya menerima subsidi. Basis data kependudukan melalui e-KTP diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan penerima secara lebih tepat.

Kini pemerintah kembali membawa gagasan serupa dengan dukungan integrasi data dan teknologi AI. Bedanya, pelaksanaannya akan dimulai dari pembenahan basis data dan penyaluran bansos sebelum diarahkan menuju perubahan skema subsidi.

Luhut menegaskan rencana tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini mengejar target akhir 2026 untuk menyelesaikan pemadanan data sebagai fondasi sebelum memasuki tahap berikutnya.