Dedi Mulyadi Ingin Pengusaha Data Center Tak Sedot Air dari Jatiluhur: Beli Saja dari PDAM

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan air proyek dari BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Dedi meminta pengelola pusat data tersebut tidak mengambil air secara langsung dari Waduk Jatiluhur. Ia menginginkan kebutuhan air untuk operasional fasilitas dipenuhi melalui mekanisme resmi dan komersial dengan membeli pasokan dari perusahaan daerah air minum (PDAM).

Baca Juga: Mahfud Soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong: Sejak Dulu Berkali-kali Terjadi dan Tak Sembuh-Sembuh

Permintaan tersebut muncul karena kebutuhan air proyek tersebut diperkirakan sangat besar. Fasilitas dengan kapasitas listrik hingga 640 Megawatt (MW) itu menggunakan sistem pendingin cair untuk mendukung pengoperasian ribuan mesin superkomputer.

Dalam kondisi kapasitas maksimal, kebutuhan airnya diperkirakan mencapai 33.000 meter kubik atau sekitar 33 juta liter per hari. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 384 liter per detik.

Besarnya kebutuhan itu membuat sang gubernur ingin memastikan operasional pusat data tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian di wilayah sekitar. Ia bahkan meminta agar persoalan ketersediaan air diselesaikan sebelum proyek berjalan lebih jauh.

"Jangan sampai pas di perjalanan itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?" tegas Dedi Mulyadi, dikutip Kamis (1/10/2026).

Menurut Dedi, penggunaan air untuk kepentingan industri harus memiliki mekanisme yang jelas. Karena itu, ia menekankan agar perusahaan tidak menyedot air secara langsung dari sumber air yang selama ini juga memiliki fungsi bagi masyarakat.

Dedi juga menginginkan keuntungan dari transaksi tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan air kepada masyarakat umum.

Persoalan air menjadi salah satu isu utama dalam evaluasi proyek karena fasilitas pusat data tersebut dibangun di kawasan sekitar 11 hektare dengan nilai proyek mencapai Rp3,5 triliun.

Bagi Dedi, persoalan kebutuhan air tidak boleh menjadi masalah yang baru dibicarakan setelah pusat data beroperasi. Apalagi, konsumsi air dalam jumlah besar berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat dan pertanian.

Dengan demikian, keberlanjutan proyek pusat data tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pengelola memenuhi persyaratan lingkungan sekaligus memastikan kebutuhan air tidak mengambil porsi yang merugikan kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Mahfud Dorong Prabowo Berani Pecat Semua Pihak Terkait Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Bagi Pemprov Jawa Barat, investasi tetap dapat berjalan, tetapi penggunaan sumber daya publik seperti air harus memiliki aturan dan mekanisme yang jelas.