Pemerintah Diminta Tetapkan Menteri ESDM Definitif, Bahlil Fokus Jadi Menko

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, mendorong pemerintah segera menetapkan Menteri ESDM definitif setelah Bahlil Lahadalia mendapat mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bisman menilai pelepasan jabatan Menteri ESDM diperlukan agar Bahlil dapat fokus menjalankan tugas barunya sebagai Menko, sementara posisi Menteri ESDM dapat diarahkan untuk menangani persoalan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bahlil resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026). Namun, hingga saat ini Bahlil masih merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM.

"Sedangkan Menteri ESDM yang masih dirangkap, kelihatannya akan diserahkan pada orang lain. Jadi ini masa transisi, sebaiknya segera ditetapkan Menteri ESDM definitif agar Pak Bahlil fokus sebagai Menko. Sementara Menteri ESDM dapat fokus menangani persoalan teknis energi dan sumber daya mineral," ujar Bisman kepada Warta Ekonomi.

Di sisi lain, Bisman menilai penunjukan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi memiliki nilai strategis untuk memperkuat koordinasi antara sektor hilirisasi dan energi.

Menurutnya, program hilirisasi, khususnya pembangunan smelter dan industri pengolahan, membutuhkan dukungan energi yang cukup, andal, dan kompetitif.

"Pak Bahlil cukup strategis ditempatkan di posisi ini, tapi fungsi Menko lebih pada koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bukan mengambil alih kewenangan kementerian teknis," katanya.

Baca Juga: Bahlil Benarkan Ditunjuk Jadi Menko Merangkap Menteri ESDM

Baca Juga: Kuota LPG 3 Kg 2027 Tetap 8 Juta Ton, ESDM Fokus Penataan Data Subsidi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch (IMEW) Ferdy Hasiman juga menyoroti rangkap jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Ferdy menilai penggabungan dua posisi strategis tersebut berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi karena sebagian besar agenda hilirisasi berkaitan langsung dengan sektor yang berada di bawah Kementerian ESDM.

"Kan Pak Bahlil Menteri ESDM, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kan semuanya sebenarnya ada di Kementerian ESDM kan? Apalagi dia menterinya, masa dia juga koordinator? Ini menurut saya agak janggal gitu lho. Kalau pengangkatannya orang lain, oke," ujar Ferdy kepada Warta Ekonomi.