Ahmad Khozinudin Beri Pesan Menohok: 'Kalau Gibran Didiskualifikasi di MK, Rocky Gerung Tidak Dungu Lagi'

Wacana mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan keabsahan ijazah dan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat hukum dan politik nasional.

Mantan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengutip pandangan pengamat politik Rocky Gerung yang menilai bahwa jika MK mengabulkan gugatan tersebut, langkah itu berpotensi memicu gelombang krisis politik yang luas di Indonesia.

Kekhawatiran senada sebelumnya juga diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengaku khawatir akan timbulnya keguncangan dan kebingungan ketatanegaraan apabila MK mengabulkan gugatan syarat pendidikan sang Wakil Presiden.

Kendati isu krisis politik dan kebingungan ketatanegaraan terus digaungkan, Ahmad Khozinudin meyakini mayoritas masyarakat tidak akan merasa panik atau cemas.

Menurutnya, publik cenderung bersikap tenang meski muncul wacana ekstrem seperti diskualifikasi Gibran dari kursi Wapres.

Ia mengaitkan kondisi psikologis masyarakat ini dengan pandangan budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun).

"Bahkan jika negara ini tidak ada, masyarakat tidak cemas, seperti yang disampaikan oleh Budayawan MH Ainun Nadjib atau Cak Nun. Jika terjadi perubahan ekstrem atau bahkan jika 'negara' dalam format sekarang tidak lagi ada, rakyat tidak akan serta-merta merasa sedih karena selama ini mereka tetap bertahan secara mandiri dan tangguh dengan komunitas serta akar budaya mereka sendiri," ujar Khozinudin.

Khozinudin menilai ketenangan masyarakat menghadapi dinamika politik papan atas berakar dari realitas hubungan antara rakyat dan pemerintah saat ini. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan kontribusi nyata negara terhadap kesejahteraan mereka.

Ia mengkritik bahwa kehadiran negara sering kali hanya dirasakan masyarakat melalui sektor perpajakan, sementara dukungan sosial pada saat warga menghadapi kesulitan ekonomi dinilai masih minim.

"Ya, jika mau jujur saat ini rakyat berhak bertanya, apa fungsi negara bagi rakyat? Atau lebih tepatnya, kesejahteraan model apa yang dihadirkan negara bagi rakyat?" tegasnya.

Atas dasar dinamika sosial tersebut, ia menyimpulkan bahwa wacana pembatalan status pencalonan Prabowo-Gibran maupun potensi dampak politisnya di tingkat pusat tidak akan membuat masyarakat cemas, sebab rakyat selama ini telah terbiasa hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.

"Kalau Yusril, tentu saja khawatir. Jika status Cawapres Gibran batal, berati status menteri Yusril juga batal. Bagaimana dengan Rocky? Semestinya, kalau status Cawapres Gibran dibatalkan Rocky bersyukur, karena boleh jadi itu akan membuat Rocky kembali menjadi profesor akal sehat, bukan menjadi 'dungu' karena terlalu kentara bernarasi membela Prabowo Gibran dalam forum diskusi," katanya.