Hersubeno Arief: Ada Kesan Kuat Gibran Dibiarkan Bahkan Ditinggalkan Sendiri

Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut tengah berada dalam situasi sulit. Sorotan tersebut muncul di tengah gugatan mengenai keabsahan dokumen pendidikannya saat maju di Pilpres 2024 yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jurnalis senior Hersubeno Arief bahkan menilai posisi Gibran saat ini kian berat. Ia melihat ada kesan kuat bahwa Wakil Presiden tersebut menghadapi berbagai gempuran di persidangan seorang diri, tanpa dukungan terbuka dari partai-partai koalisi pemerintah.

“Ada kesan yang sangat kuat Gibran Rakabuming Raka dibiarkan bahkan ditinggalkan sendiri menghadapi gempuran di Persidangan,” kata Hersubeno Arief dalam tayangan YouTube miliknya, dikutip Jumat (2/10/2026).

Baca Juga: Syahganda Nainggolan: Gibran Harusnya Jadi Camat Dulu

Menurut Hersubeno, tekanan yang dihadapi Gibran tidak hanya berlangsung di ruang persidangan. Sorotan juga datang dari ruang publik, termasuk pemberitaan media dan perbincangan di media sosial yang terus mengangkat persoalan tersebut.

Situasi itu, kata dia, membuat posisi Gibran semakin berat karena dirinya seolah-olah benar-benar berdiri sendiri menghadapi persoalan yang sedang bergulir. 

Hersubeno kemudian menyoroti sikap partai koalisi pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini disebut masih diam. Menurutnya, sikap tersebut berpotensi memiliki kaitan dengan proses hukum yang tengah berjalan di MK.

Baca Juga: IHSG Sempat Anjlok di Bawah 6.000, Said Didu Sindir Suahasil: Katanya Penyelamat Negara

“Tidak ada satu pun dari partai koalisi pemerintah yang buka suara dan menyatakan pembelaannya,” ujarnya.

Ia bahkan menilai kondisi politik tersebut dapat berpengaruh terhadap putusan MK dalam gugatan yang sedang dihadapi Gibran.

“Melihat sikap Parpol koalisi pemerintah dan juga Presiden Prabowo ini, ini akan berdampak kepada putusan Mahkamah Kontitusi. Hakim di Mahkamah Kontitusi bisa bersifat lebih independen. Dengan situasi ini kita bisa berharap menghasilkan produk hukum tanpa campur tangan politik,” ungkapnya.