Banyak Aktivis Tiba-Tiba 'Bungkam' Setalah Prabowo Ganti Kapolri, Ini Kata Gatot Nurmantyo

Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan lain di luar persoalan regenerasi kepolisian. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo menyoroti perubahan respons sebagian aktivis dan tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah.

Dalam dialog di kanal YouTube Hersubeno Point bersama Hersubeno Arief, Gatot membahas dinamika kelompok kritis setelah pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Komjen Suyudi Ario Seto.

Menurut Gatot, pergantian pucuk pimpinan Polri secara cepat dapat dibaca sebagai langkah yang menjawab sebagian aspirasi kelompok masyarakat yang selama ini mendorong perubahan di tubuh kepolisian.

Namun, ia melihat terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni konsistensi suara kritis ketika terjadi perubahan kebijakan atau konfigurasi kekuasaan.

"Kita melihat fenomena di mana banyak aktivis atau tokoh yang tadinya berbicara sangat keras, lalu tiba-tiba tersumbat atau menyeberang. Ini menjadi catatan penting bagi kualitas kontrol sosial kita," ujar Gatot.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena perubahan posisi politik atau sikap tokoh kritis kerap menjadi bagian dari dinamika kekuasaan. Bagi Gatot, kritik terhadap pemerintah seharusnya tidak semata-mata ditentukan oleh apakah sebuah kebijakan sesuai atau bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu.

Ia menegaskan, sikap kritis yang disampaikan tokoh independen seharusnya berangkat dari kepentingan negara, bukan kepentingan politik praktis maupun kepentingan personal.

Pada saat yang sama, Gatot tidak menutup ruang untuk memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurutnya, sikap kritis tidak berarti seluruh kebijakan pemerintah harus ditolak. Ketika pemerintah mengambil langkah yang dianggap baik, masyarakat juga perlu memberikan apresiasi.

"Ketika ada langkah yang baik dan sesuai harapan masyarakat, kita harus apresiasi dan punya harapan baru. Tetapi kontrol dan pengawasan kritis tetap tidak boleh berhenti," tambahnya.

Dari sudut pandang Gatot, pergantian pimpinan Polri justru menjadi ujian terhadap independensi kelompok masyarakat sipil. Perubahan kebijakan pemerintah dapat memperlihatkan apakah kritik yang selama ini disampaikan bersifat konsisten atau ikut berubah mengikuti arah kekuasaan.

Dinamika tersebut juga berlangsung ketika sejumlah persoalan politik dan hukum nasional masih menjadi perhatian, termasuk perkara yang tengah diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Apa Kehebatan Suyudi Ario Seto? Ini Dugaan Alasan Prabowo Tunjuk jadi Kapolri

Bagi Gatot, perkembangan politik ke depan akan menjadi ujian tersendiri bagi kelompok kritis. Pertanyaannya bukan hanya seberapa keras kritik disampaikan ketika berseberangan dengan pemerintah, tetapi juga apakah kontrol terhadap kekuasaan tetap dijalankan ketika pemerintah mengambil langkah yang dianggap sesuai dengan aspirasi mereka.

Di tengah perubahan politik tersebut, suara kritis masyarakat sipil akan kembali diuji oleh perkembangan kekuasaan. Kritik dan apresiasi dapat berjalan bersamaan, tetapi menurut Gatot, fungsi pengawasan tidak semestinya berhenti hanya karena pemerintah mengambil kebijakan yang mendapat sambutan positif dari sebagian masyarakat.