Dedi Mulyadi Beri Solusi Konkret dan Tolak Adanya 'Jatah Preman'

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan iklim investasi yang sehat di wilayahnya.

Ia turun tangan langsung menyelesaikan persoalan sebuah gudang penampungan limbah di Kabupaten Subang yang belum mengantongi perizinan lengkap.

Alih-alih melakukan penutupan paksa yang mematikan bisnis, Dedi memilih memfasilitasi ruang dialog antara pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.

Dalam pertemuan tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan bahwa setiap aktivitas investasi di Tatar Pasundan didukung penuh oleh pemerintah dan akan dilindungi dari segala bentuk praktik gratifikasi maupun pungutan liar ("jatah preman").

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kemudahan berusaha tidak boleh mengorbankan ekosistem lingkungan. Tata kelola limbah, terutama yang berasal dari manufaktur berskala raksasa seperti pabrik BYD di Subang, wajib ditangani oleh korporasi yang profesional dan bersertifikat.

Dari hasil inspeksi dan dialog, Dedi mendapati fakta bahwa area yang digunakan oleh vendor pengangkut limbah tersebut masih berstatus zona permukiman. Gudang itu pun hanya difungsikan sebagai titik transit sebelum limbah dikirim ke Cikarang.

Merespons hal tersebut, Dedi langsung memberikan jalan keluar yang solutif. Ia menyarankan agar pengusaha segera membebaskan lahan di zona peruntukan industri, seperti di daerah Kadawung, guna mendirikan pabrik pengolahan limbah mandiri.

Langkah strategis ini dinilai akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*): memangkas ongkos logistik perusahaan secara signifikan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan warga lokal Subang.

“Lebih baik berusaha dengan tenang dan berizin resmi, daripada harus membayar biaya siluman setiap bulan untuk menutupi kesalahan,” ujar Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari laman resmi Bapenda Jabar, Senin (5/10/2026).

Pendekatan dialogis ini disambut lega oleh perwakilan pengusaha. Dedi membuktikan bahwa penegakan aturan daerah bisa berjalan beriringan dengan bimbingan dan pengawalan perizinan bagi para investor.

Selain menata manajemen limbah, Dedi Mulyadi turut memaparkan rancangan strategis terkait klasifikasi zonasi jalan di Jawa Barat.

Untuk meminimalisasi kemacetan, Dedi menggagas pemisahan rute kendaraan berat. Armada logistik pabrik atau truk bersumbu tiga akan diarahkan melalui rute industri khusus seperti Kalijati–Sadang, sehingga tidak lagi membebani rute pariwisata prioritas seperti Ciater dan Jalan Cagak.

Komitmen pembenahan infrastruktur ini sejalan dengan fokus Pemprov Jabar sebelumnya. Belum lama ini, Dedi juga memberikan atensi penuh pada percepatan proyek Jembatan Ciseureuh sepanjang 50 meter di ruas Simpang Loji–Balewer–Puncakdarma senilai Rp13,7 miliar. Proyek tersebut diproyeksikan untuk menunjang keselamatan dan mendongkrak roda ekonomi pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh.