Baru Dilantik, Rocky Gerung Bilang Prabowo Jadi Gak Ada Kerjaan Kalau Istana Batalkan Kopdes dan MBG

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung buka suara terkait dengan kelanjutan dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia menegaskan keduanya merupakan bagian dari janji kampanye yang harus direalisasikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Karenanya Rocky mempertanyakan pihak yang menginkan pembatalan kedua program tersebut. Menurutnya, membatalkan program yang telah dijanjikan dalam kampanye justru akan membuat pemerintah kehilangan agenda utama yang harus dikerjakan untuk memenuhi mandat rakyat.

Baca Juga: Loyalis Jokowi Soal Reshuffle Terbaru Prabowo: Ukurannya Sederhana, Apakah Pemerintahan Itu Bekerja?

“MBG dan koperasi itu kan janji kampanye. Bagaimana dibatalkan? Kalau dibatalkan berarti Presiden gak akan ada yang dia kerjain, kan?” ucap Rocky, dikutip Rabu (7/10/2026).

MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menurutnya bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan Prabowo kepada masyarakat ketika berkampanye.

Menurut dia, setiap janji politik yang sudah disampaikan kepada publik harus memiliki tindak lanjut dalam bentuk kebijakan. Karenanya, persoalan utama yang seharusnya dibicarakan bukan membatalkan program, melainkan bagaimana pemerintah menghitung konsekuensi dan memastikan pelaksanaannya.

“Enak aja dia enggak akan kerjain. Saya bilang, 'Enak aja, Pak Presiden. Anda enggak ngerjain apa-apa karena batalin koperasi dan MBG.' Itu janji Presiden mesti dia kerjakan. Konsekuensinya yang dihitung itu,” tegasnya.

Adapun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri ditempatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut koperasi tersebut akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek, logistik, gudang hingga cold storage.

Pada Mei 2026, pemerintah juga telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan pengembangan koperasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

MBG di sisi lain merupakan program prioritas yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Program tersebut ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini, termasuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

BGN menjelaskan dukungan untuk program tersebut pada tahun ini mencapai Rp335 triliun, yang terdiri dari Rp268 triliun anggaran utama dan Rp67 triliun dana cadangan. BGN juga menyiapkan mekanisme pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program secara nasional.

Skala tersebut membuat pelaksanaannya memiliki konsekuensi besar terhadap anggaran negara, tata kelola, distribusi makanan, keamanan pangan, hingga ketepatan sasaran. Karena itu, perdebatan mengenai program tersebut tidak hanya berkaitan dengan apakah program dilanjutkan atau tidak, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan program berjalan secara efektif dan akuntabel.

Baca Juga: Projo: Pak Prabowo Tidak Perlu Mengganti Semua Orang Jokowi, Kalau Masih Berprestasi Kenapa Diganti?

Bagi Rocky, konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut harus dihitung. Pemerintah, menurut dia, tidak bisa sekadar membatalkan program yang sebelumnya dijadikan bagian dari janji kampanye tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dari Indonesia.