Di Balik Pemindahan Listyo Sigit ke KSP, Mahfud MD Singgung Risiko Besar Jika 'Dilepas'

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti pemindahan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri ke Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pergantian jabatan, tetapi juga memiliki dimensi politik.

Mahfud menilai penempatan Listyo Sigit di KSP membuat mantan Kapolri itu tetap berada dalam struktur pemerintahan. Ia juga menyinggung sejumlah perwira tinggi yang disebut memiliki kedekatan dengan Listyo Sigit dan turut ditempatkan di lingkungan tersebut.

"Listyo Sigit itu dipindah ke KSP. KSP itu tidak ada fungsinya, di konstitusi juga tidak ada... Jadi Pak Listyo diletakkan di situ dan orang-orangnya yang sudah bintang tiga itu sebagian ke sana. Artinya apa? Itu bukan hanya digeser, menurut saya cerdik Prabowo, dikurung," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary, dikutip Jumat, 9 Oktober 2026.

Dalam pandangan Mahfud, keputusan tersebut mencerminkan kalkulasi politik dalam mengelola figur-figur yang memiliki pengaruh di institusi kepolisian. Ia menduga keberadaan Listyo Sigit di dalam pemerintahan dapat membatasi ruang geraknya di luar struktur kekuasaan.

Mahfud juga menilai hal serupa berlaku bagi sejumlah perwira tinggi yang disebut masih memiliki kedekatan dengan mantan Kapolri tersebut. Ia berpendapat, mempertahankan mereka di lingkungan pemerintahan bisa menjadi cara untuk mencegah potensi gangguan politik.

Baca Juga: Pantas Dadakan? Mahfud MD Bilang Listyo Sigit Sudah 3 Kali Gagal Dicopot, Nama Gibran Diseret

"Karena kalau dilepas di luar itu kan bisa berbahaya, artinya bisa mengganggu lah. Berbahaya sih tidak, (tapi) bisa mengganggu. Kurung saja di sini," ujar pakar hukum tata negara tersebut.

Pandangan Mahfud itu menempatkan pemindahan Listyo Sigit ke KSP sebagai bagian dari strategi politik yang ia tafsirkan di balik keputusan Prabowo. Penilaian tersebut merupakan pandangan Mahfud terhadap langkah politik Presiden, bukan pernyataan resmi mengenai alasan pemerintah melakukan pemindahan jabatan.