Program Pendidikan Prabowo Dinilai Berjalan Terbalik, P2G Ungkap Alasannya

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan justru berjalan berlawanan dengan tujuan awalnya.

Menurut Iman, program yang seharusnya menjadi pendukung dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan malah memunculkan polemik baru. Ia menyoroti program Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Ombudsman Pelototi MBG, Temuan dari 34 Provinsi Jadi Sorotan

"Program prioritas presiden urusan pendidikan harusnya menjadi daya dukung dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, bukan sebaliknya. Maka hasilnya akan terbalik," tulsnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (9/10).

"Siswa SR dengan fasilitas yang baik, malah banyak yang kabur, dan MBG bukannya menjadi daya dukung nutrisi malah jadi keracunan masal yang terus menerus terjadi," imbuhnya.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Adapun kasus siswa kabur memang sempat terjadi, namun tidak mencerminkan keseluruhan kondisi program tersebut.

Salah satu kasus dilaporkan terjadi di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Temanggung, ketika beberapa siswa sempat meninggalkan asrama dengan melompati pagar sekolah.

Berdasarkan evaluasi pihak sekolah dan psikolog, peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh buruknya fasilitas asrama. Fasilitas di Sekolah Rakyat diketahui cukup memadai, mulai dari ranjang, lemari pribadi, kipas angin, hingga sarana penunjang belajar. Para siswa yang kabur disebut mengalami kesulitan beradaptasi, homesick, serta mengalami kultur shock terhadap disiplin kehidupan asrama yang ketat. Kondisi tersebut merupakan dinamika yang umum terjadi di berbagai sekolah berasrama (boarding school).

Sementara itu, pada program MBG, sejumlah kasus keracunan pangan dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Bahkan, gelombang kasus baru masih dilaporkan muncul di beberapa wilayah seperti Rembang, Indramayu, Mojokerto, dan Sukabumi.

Baca Juga: Pembiayaan Utang Tembus Rp494,3 Triliun per September 2026, Setara 2 Kali Lipat Anggaran MBG

Hasil investigasi dinas kesehatan dan sejumlah pakar, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menunjukkan bahwa kasus keracunan tersebut dipicu oleh kontaminasi bakteri, seperti Salmonella dan Escherichia coli (E. coli). Permasalahan utamanya antara lain lemahnya pengawasan higiene dan sanitasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pemasakan yang tidak optimal, serta prosedur pengemasan dan distribusi makanan yang berpotensi mempercepat perkembangan bakteri sebelum makanan dikonsumsi.

Pemerintah sendiri memilih tidak menghentikan program secara menyeluruh demi menjaga target pemenuhan gizi nasional jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah menjatuhkan sanksi berupa pembekuan sementara terhadap dapur-dapur yang terbukti lalai serta memperketat proses sertifikasi keamanan pangan di berbagai daerah.