Kredit Foto: Istimewa
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem belanja daring bernama Loka MBG untuk mengatur pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini dirancang agar anggaran jumbo program tersebut tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, hingga UMKM.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, belanja bahan baku MBG sepanjang 2026 diperkirakan menembus Rp 145 triliun. Anggaran tersebut diharapkan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas hingga tingkat desa dan kecamatan.
"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun," ujar Sudaryono, Jumat (20/11/2026).
Melalui Loka MBG, BGN ingin mempertemukan kebutuhan bahan baku dapur dengan pemasok lokal. Dengan begitu, pengadaan tidak terus bergantung pada perusahaan besar atau distributor dari luar daerah.
"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," jelasnya.
Sudaryono mengatakan, BGN juga mendorong keterlibatan asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta asosiasi petani pemasok beras dan sayuran. Keterlibatan produsen lokal diharapkan membuat manfaat anggaran MBG dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, pengadaan bahan baku tetap harus memperhatikan keseimbangan harga. BGN ingin memastikan petani dan peternak memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen dengan harga yang terlalu tinggi.
"Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan," imbuhnya.
Baca Juga: BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ada Apa?
Sudaryono mengakui sistem rantai pasok MBG masih perlu diperbaiki. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui inspeksi langsung karena jumlah dapur yang harus diawasi mencapai sekitar 27.000 unit.
"Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," tambah Sudaryono.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: