Digitalisasi Bansos Diuji di Bali, 50,52% Keluarga Sudah Terdaftar

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti pentingnya akurasi data dan kemudahan akses dalam pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Hingga minggu pertama Oktober 2026, sebanyak 652.858 keluarga di Bali telah mendaftar melalui Portal Perlinsos, atau setara dengan 50,52% dari total keluarga di provinsi tersebut.

Meutya mengatakan Bali menjadi lokasi uji coba sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah sebelum digitalisasi Perlinsos diperluas ke daerah lain. Menurutnya, penerapan teknologi dalam layanan publik harus memastikan masyarakat lebih mudah mengakses bantuan pemerintah.

“Kami ingin memastikan teknologi yang dibangun pemerintah benar-benar memudahkan masyarakat,” kata Meutya saat meninjau pelaksanaan digitalisasi Perlinsos di Bali, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga bertujuan menyerap masukan dari pemerintah daerah, agen Perlinsos, dan masyarakat terkait kendala pelaksanaan di lapangan. Masukan itu diperlukan agar sistem yang dikembangkan dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan diterapkan secara efektif di berbagai wilayah.

Melalui Portal Perlinsos, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas, mengajukan permohonan bantuan, serta memantau proses dan hasil pengajuan. Platform tersebut juga menyediakan mekanisme sanggahan bagi warga yang menilai hasil penilaian kesejahteraannya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Fitur tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan perbaikan data, termasuk perubahan desil kesejahteraan. Akurasi data menjadi salah satu aspek penting karena dapat memengaruhi penilaian kelayakan masyarakat dalam memperoleh bantuan sosial.

“Jangan sampai data yang tidak sesuai justru membuat masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Kondisi masyarakat bisa berubah, sehingga harus tersedia ruang bagi mereka untuk menyampaikan keberatan dan memperbaiki data melalui mekanisme yang ada,” ujar Meutya.

Selain pembenahan sistem digital, pemerintah menyediakan Agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat yang kesulitan menggunakan layanan berbasis teknologi. Kehadiran agen ini diharapkan dapat mengurangi hambatan akses, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Meutya menegaskan, digitalisasi Perlinsos tetap membutuhkan dukungan masyarakat melalui semangat gotong royong. Warga dapat membantu mengarahkan tetangga atau masyarakat sekitar yang belum mendaftar maupun mengalami kesulitan mengakses layanan kepada petugas Perlinsos.

“Digitalisasi bukan berarti masyarakat harus menghadapi semuanya sendiri. Teknologi harus berjalan bersama gotong royong agar tidak ada warga yang kehilangan kesempatan mendapatkan haknya hanya karena tidak mengetahui cara mengakses layanan,” katanya.

Di sisi lain, Meutya mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan layanan Perlinsos. Seluruh proses pendaftaran dan akses layanan digital tersebut tidak dipungut biaya.

Masyarakat juga diminta mengakses kanal resmi pemerintah, terutama situs dengan domain .go.id, serta tidak menyerahkan data pribadi atau nomor rekening kepada pihak yang tidak berwenang.

Pemerintah menargetkan digitalisasi Perlinsos dapat meningkatkan kemudahan akses layanan sekaligus menjaga agar masyarakat yang berhak tetap memiliki kesempatan memperoleh bantuan sosial.