Tak Ada Partai Bela Gibran, Erizal Ungkit Hubungan Buruk Jokowi dengan Parpol

Sikap partai politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah polemik ijazah pendidikannya kembali mencuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai tidak ada partai politik yang tampil membela putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Menurut Erizal, kondisi itu bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan hubungan Jokowi dan partai-partai politik selama satu dekade pemerintahannya. Ia menilai rekam jejak hubungan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca sikap partai terhadap Gibran saat ini.

“Tidak ada parpol yang melakukan pembelaan. Bahkan, saat ijazah Jokowi juga digugat, partai-partai juga tidak ada yang membela,” kata Erizal, dikutip Minggu (11/10/2026).

Sorotan tersebut muncul setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026). Dalam perkara itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Hakim Konstitusi Adies Kadir juga menegaskan bahwa MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Bagi Erizal, minimnya pembelaan terhadap Gibran perlu dilihat dari dinamika hubungan Jokowi dengan partai-partai politik. Ia menilai relasi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, bahkan ketika Jokowi masih memegang kekuasaan sebagai presiden.

“Hubungan Jokowi dengan partai-partai, terutama pada saat dia berkuasa, juga tidak baik-baik saja. Jejak Jokowi di partai, buruk,” ujar Erizal.

Ia kemudian menyinggung dinamika internal Partai Golkar, termasuk perpecahan yang melibatkan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Konflik tersebut terjadi pada masa pemerintahan Jokowi dan menjadi salah satu contoh yang digunakan Erizal untuk menjelaskan penilaiannya terhadap hubungan mantan presiden itu dengan partai politik.

Erizal juga mengangkat konflik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melibatkan kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali. Selain itu, ia menyinggung polemik yang dialami Partai Demokrat terkait dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai pada era Jokowi.

Di sisi lain, Erizal mengakui adanya dugaan restu Jokowi dalam proses yang mengantarkan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun, ia menilai hal tersebut tidak serta-merta menghapus catatan konflik politik yang pernah terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Prabowo Berani 'Preteli' Orang-Orang Jokowi, Nasib Gibran Bergantung pada Lobi Partai-Partai

Rangkaian peristiwa itu menjadi dasar bagi Erizal untuk mempertanyakan seberapa kuat dukungan partai-partai terhadap Jokowi dan keluarganya ketika menghadapi persoalan politik. Dalam pandangannya, situasi yang dialami Gibran memperlihatkan bahwa hubungan politik pada masa kekuasaan tidak selalu berujung pada pembelaan ketika dukungan tersebut dibutuhkan.

Erizal pun menyoroti kemungkinan tindak lanjut putusan MK oleh partai-partai di DPR. Ia memperkirakan proses politik tersebut dapat berjalan tanpa hambatan berarti apabila partai-partai tidak mengambil langkah untuk membela Gibran.

Ia membandingkan situasi itu dengan pengalaman Wakil Presiden Boediono ketika menghadapi persoalan terkait kasus Bank Century. Menurut Erizal, Boediono pernah mendapatkan pembelaan dari Partai Demokrat, sedangkan Gibran dinilainya tidak memperoleh dukungan serupa dari partai-partai pengusung.

“Tak ada alasan bagi partai-partai di DPR untuk tidak menindaklanjuti putusan MK itu. Ini bisa jadi karma berikutnya yang akan dialami Jokowi,” pungkas Erizal.

Pernyataan tersebut mencerminkan prediksi Erizal mengenai dinamika politik setelah putusan MK, bukan kepastian bahwa seluruh partai akan mengambil sikap yang sama. Sikap resmi partai-partai dan perkembangan tindak lanjut putusan itu di DPR tetap menjadi faktor penting untuk melihat arah persoalan politik yang melibatkan Gibran dan Jokowi.