Sentil Grup Bakrie di Depan Anindya soal Impor Solar, Bahlil: Kawan Ini Tidak Paham-Paham Juga!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti pengajuan izin impor solar yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk kebutuhan operasional tambang di Kalimantan Timur.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini telah menghentikan impor solar jenis Cetane Number 48 (CN48) setelah program campuran biodiesel 50% atau B50 mulai diterapkan pada Juli 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," ujar Bahlil dalam gelaran Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Bakrie. Ia menyebut perusahaan yang berada dalam naungan Bakrie Group masih mengajukan permohonan impor solar untuk mendukung aktivitas pertambangan.

KPC merupakan perusahaan tambang batu bara yang berada di bawah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), perusahaan yang terafiliasi dengan Bakrie Group.

"Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini masih melakukan impor BBM secara keseluruhan karena adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi energi dalam negeri. Produksi minyak mentah nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.

Menurutnya, penerapan B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan kebutuhan impor solar. Konsumsi solar nasional disebut mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dan saat ini kebutuhan solar CN48 tidak lagi dipenuhi melalui impor karena telah dicampur dengan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Bahlil memastikan bahan baku biodiesel untuk program B50 berasal dari dalam negeri dengan memanfaatkan produksi kelapa sawit nasional.

"Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," jelasnya.

Baca Juga: Bahlil Ungkap 4 Kebijakan Dorong UMKM Masuk Sektor Energi dan Minerba

Baca Juga: B50 Bisa Gerus Ekspor Sawit RI, Pasokan Terancam Makin Seret pada 2027

Sementara untuk BBM jenis gasoline, Bahlil menyebut konsumsi nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru berada di kisaran 18 juta hingga 19 juta kiloliter per tahun sehingga kebutuhan sisanya masih dipenuhi melalui impor.

Pemerintah, lanjut Bahlil, tengah menyiapkan program pencampuran etanol ke dalam BBM gasoline dengan target kandungan hingga 50% atau E50. Program tersebut direncanakan mulai diterapkan pada 2027 dengan bahan baku berasal dari komoditas seperti tebu, singkong, dan jagung.

"Jadi selama ini kan market-nya kalau orang mau tanam singkong siapa yang membeli? Nah ini bikin etanol, wajib mandatori mulai 2027 kita mulai terapkan," pungkas Bahlil Lahadalia.