B50 Bisa Gerus Ekspor Sawit RI, Pasokan Terancam Makin Seret pada 2027

Program biodiesel B50 berpotensi mengubah peta pasokan minyak sawit Indonesia pada 2027. Ketika kebutuhan bahan bakar nabati meningkat, volume minyak sawit yang tersedia untuk pasar ekspor diperkirakan menyusut, terlebih jika produksi dalam negeri ikut tertekan akibat fenomena El Nino.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan ekspor minyak sawit Indonesia pada 2027 hanya mencapai 26,5 juta ton, turun dari proyeksi 31 juta ton pada 2026. Artinya, volume ekspor berpotensi berkurang sekitar 4,5 juta ton dalam setahun.

Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng mengatakan, tekanan tersebut berasal dari kenaikan konsumsi domestik yang tidak diimbangi peningkatan produksi. Penerapan B50 mulai Januari 2027 diperkirakan meningkatkan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel, sementara produksi berpotensi mengalami penurunan.

“Untuk konsumsinya itu naiknya 30 juta [ton], dari 27 [juta ton] tahun ini menjadi 30 juta [ton] atau naik 11%, di mana dari biodiesel dari 14,7 juta [ton] menjadi 17,4 juta [ton]. Nah, sehingga dengan B50 yang dimulai dari Januari nantinya itu akan menggerus ekspor kita menjadi hanya 26,5 juta ton,” kata Hadi dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: B50 Berhasil Setop Impor Solar, Kini Bahlil Bidik E50 untuk Hentikan Impor Bensin

Gapki memproyeksikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2027 sebesar 56,6 juta ton, lebih rendah dibandingkan proyeksi 58,8 juta ton pada 2026. Sebaliknya, konsumsi domestik diperkirakan meningkat dari 27,11 juta ton menjadi 30 juta ton.

Kombinasi penurunan produksi dan kenaikan kebutuhan dalam negeri tersebut berpotensi mempersempit ruang ekspor Indonesia. Kondisi ini juga membuat ketersediaan stok menjadi perhatian menjelang peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel.

Stok Sawit Berpotensi di Bawah Tingkat Ideal

Tekanan pasokan diperkirakan tercermin pada persediaan minyak sawit nasional. Gapki memperkirakan stok akhir pada 2027 hanya sekitar 2,7 juta ton, lebih rendah daripada tingkat ideal yang diperkirakan berada di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton.

Hadi mengatakan, besarnya luas perkebunan sawit nasional yang mendekati 17 juta hektare belum menjamin ketersediaan pasokan yang memadai apabila produksi tidak tumbuh sesuai kebutuhan.

“Namun faktanya memang produksi kita yang enggak begitu baik sehingga stoknya juga sangat berat,” ujarnya.

Proyeksi tersebut menunjukkan tantangan yang dihadapi industri sawit ketika kebutuhan domestik terus bertambah. Peningkatan konsumsi untuk biodiesel memang menyerap lebih banyak minyak sawit di dalam negeri, tetapi tanpa pertumbuhan produksi yang memadai, tambahan kebutuhan tersebut berpotensi mengurangi volume yang dapat dijual ke pasar internasional.

Hadi mengingatkan, ekspor memiliki peran penting bagi keberlangsungan industri sawit, bukan hanya sebagai sumber pendapatan perusahaan, melainkan juga sebagai sumber penerimaan untuk membiayai berbagai program sektor perkebunan.

“Apabila produksinya tidak kita kendalikan, tentu yang jadi korban adalah ekspornya. Volume ekspor akan menurun, sementara volume ekspor ini yang membiayai biodiesel dari pungutan levy ya, membiayai riset, membiayai replanting masyarakat, membiayai beasiswa,” katanya.

Menurut Hadi, industri perlu menjaga produksi agar tetap tinggi sehingga peningkatan kebutuhan biodiesel tidak harus mengorbankan pasokan untuk pasar ekspor.

“Idealnya, produksi tetap tinggi, ekspornya juga tinggi. Kalau itu terjadi, mau ada peningkatan biodiesel berapa pun tidak akan menggerus volume ekspor,” ujarnya.

Pendanaan Biodiesel Bergantung pada Pungutan Ekspor

Selain persoalan pasokan, penurunan ekspor juga berpotensi menekan kemampuan pendanaan program biodiesel. Pasalnya, salah satu sumber pembiayaan program tersebut berasal dari pungutan ekspor atau levy yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Hadi menilai, jika volume ekspor menyusut, penerimaan pungutan ekspor berpotensi ikut tertekan. Kondisi itu dapat menjadi persoalan ketika kebutuhan pembiayaan biodiesel meningkat seiring penerapan B50.

“Apabila ini tidak diatasi, ya pasti program biodiesel tidak akan bisa jalan. Karena biodiesel itu bukan dibiayai dari APBN, dibiayai dari pungutan ekspor. Jadi kalau kita enggak ada ekspor, ya enggak ada pungutan ekspor,” kata Hadi.

Dia menjelaskan, ekspor minyak sawit dikenai sejumlah kewajiban, termasuk ketentuan domestic market obligation (DMO), bea keluar yang menjadi penerimaan negara, serta pungutan ekspor yang dikelola BPDP. Dana pungutan ekspor tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program, termasuk pembiayaan biodiesel, peremajaan perkebunan rakyat, riset, dan beasiswa.

Baca Juga: Kadin Ungkap Empat Pekerjaan Rumah Industri Sawit

Baca Juga: Laba AALI Naik 56%, tapi Produksi Dibayangi Tanaman Sawit yang Menua

Hadi juga menyoroti potensi tekanan terhadap pendanaan BPDP pada tahun depan apabila subsidi biodiesel harus terus disalurkan sejak Januari 2027.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan biodiesel pada tahun ini dinilai relatif masih terkendali. Hadi menyebut kebutuhan pendanaan untuk biodiesel diperkirakan sekitar 1 juta ton hingga maksimal 1,5 juta ton, sedangkan kenaikan harga minyak fosil akibat perang membuat pemerintah tidak perlu mengeluarkan subsidi biodiesel.

Dengan proyeksi produksi yang lebih rendah dan kebutuhan domestik yang meningkat, Gapki menilai peningkatan produktivitas menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dalam negeri dan ekspor.

Apabila produksi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi, Indonesia berisiko menghadapi tekanan terhadap volume ekspor sekaligus penerimaan pungutan yang menopang pembiayaan program biodiesel. Situasi tersebut juga berpotensi memengaruhi daya saing industri sawit nasional dibandingkan negara produsen lainnya.