Mitigasi Risiko Sesar Lembang, Jabar Siapkan Infrastruktur Pemerintahan di Dua Daerah

Keberlangsungan pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang perlu dijaga ketika bencana berskala besar mengganggu aktivitas pemerintahan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Cirebon dan Purwakarta sebagai alternatif pusat pemerintahan sementara apabila aktivitas Sesar Lembang berdampak terhadap Bandung Raya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah daerah tengah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk pemanfaatan gedung milik pemerintah provinsi di sejumlah wilayah untuk mendukung operasional pemerintahan dalam kondisi darurat.

Menurut Herman, persiapan tersebut mencakup penyediaan fasilitas pendukung, peralatan penanganan bencana, hingga pusat kendali atau command center sederhana yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan respons apabila terjadi bencana.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," kata Herman, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan kajian awal yang disampaikan Pemprov Jabar, Cirebon dan Purwakarta dinilai relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang. Kedua wilayah tersebut dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif untuk menjalankan fungsi pemerintahan apabila Bandung Raya mengalami gangguan akibat bencana.

Pemprov Jabar kini mempersiapkan fasilitas yang diperlukan di gedung pemerintahan di kedua daerah tersebut. Salah satu prioritasnya ialah membangun pusat kendali yang dilengkapi aplikasi dan ruang operasional untuk mendukung koordinasi penanganan bencana. 

Kesiapan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar koordinasi antarlembaga dan pelayanan pemerintahan tetap dapat berjalan ketika kantor utama terdampak keadaan darurat.

Selain kesiapan fasilitas, penyediaan anggaran menjadi aspek penting dalam merealisasikan rencana mitigasi tersebut. Herman mengatakan, kebutuhan pendanaan akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat dalam proses penyusunan APBD 2027 yang tengah berlangsung.

Pembahasan anggaran diperlukan agar kebutuhan operasional, perangkat pendukung, serta fasilitas koordinasi penanganan bencana dapat direncanakan sesuai prioritas pemerintah daerah.

Di sisi lain, penguatan mitigasi tidak hanya bergantung pada kesiapan gedung dan peralatan. Pemprov Jabar juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Baca Juga: Jabar Buka Lagi 1.112 Lowongan Kerja, Siapkan Pelatihan Bahasa Asing untuk Tingkatkan Daya Saing

Sosialisasi tersebut mencakup pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Jawa Barat. Dengan menyiapkan fasilitas alternatif, sistem koordinasi, serta edukasi masyarakat, pemerintah daerah berupaya mengurangi risiko gangguan terhadap aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Meski demikian, penyiapan Cirebon dan Purwakarta masih merupakan skenario mitigasi berdasarkan kajian awal, bukan keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan secara permanen.