Amien Rais Bilang Makin Lama Gibran Ngotot Bertahan, Makin Besar Kemarahan Publik ke Trah Jokowi

Isu Wapres Gibran Rakabuming dan ijazahnya terus memanas dan diwarnai dengan desakan-desakan tajam dari berbagai tokoh sentral. Salah satu kritik paling keras datang dari tokoh reformasi sekaligus Pendiri Partai Ummat, Amien Rais.

Amien Rais mendesak politikus muda itu untuk segera menanggalkan jabatannya, menyusul polemik latar belakang pendidikan yang tak kunjung menemui titik terang. Ia memberikan peringatan yang sangat serius mengenai dampak sosiologis dari bertahannya sosok putra sulung dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: OTT KPK di BNPB Bikin Mahfud MD Prihatin: Bangsa Kita Sepertinya Betul-Betul Sakit

Keengganan Gibran untuk mundur menurutnya justru akan menjadi bumerang yang menghantam balik reputasi seluruh trah keluarganya. Semakin lama politikus itu bercokol sebagai orang nomor dua di negara ini, ia memprediksi bahwa kekecewaan masyarakat akan semakin besar terhadap dinasti politik dari Jokowi.

Pangkal dari kekecewaan massal ini adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Meski secara amar putusan pengadilan menolak permohonan penggugat secara prosedural, ia menafsirkan bahwa pertimbangan majelis hakim secara tersirat menunjukkan ketidaklayakan Gibran. Hal itu terutama terkait ketiadaan bukti penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) dari luar negeri.

"MK tidak meredakan polemik mengenai pendidikan Gibran. Sebaliknya, kekecewaan masyarakat justru semakin meluas," kata Amien, dikutip pada Rabu (14/10/2026).

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini bahkan memproyeksikan sebuah skenario yang mengerikan bagi stabilitas negara. Jika krisis kepercayaan ini terus dibiarkan menganga, akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik tersebut sangat berpotensi bermetamorfosis menjadi gerakan jalanan massal atau people power.

Amien menyebut apabila skenario chaos tersebut benar-benar meletus, ia ragu apakah aparat keamanan di lapangan memiliki kapasitas yang cukup untuk membendung gelombang demonstrasi rakyat.

Selain menyoroti potensi instabilitas, ia juga menguliti kapasitas Gibran. Ia menilai sang wakil presiden gagal memberikan keteladanan yang mumpuni bagi generasi milenial dan Gen Z, terutama dalam hal pemahaman sejarah kebangsaan.

Amien juga secara tajam mengkritik program-program kampanye yang pernah digaungkan Gibran. Salah satu yang paling disorot adalah janji fantastis penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. Bagi Amien, janji tersebut hanyalah pepesan kosong yang gagal dieksekusi, sekaligus menjadi bukti tambahan atas ketidakmampuan dari Gibran.

Ia menduga kuat bahwa ada perlakuan istimewa dalam proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Ia menuding lembaga pemilu sengaja meloloskan politikus itu secara tidak wajar semata-mata karena statusnya sebagai anak kandung dari Jokowi.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Ia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Syahganda menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: Jerit Hati Suku Balik Kalimantan: IKN Gagasan Jokowi Bakal Jadi Sumber Petaka Baru

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.