Waka Komisi XII DPR Soroti Gangguan Pasokan BBM, Minta Sistem Distribusi Dibenahi

Wakil Ketua (Waka) Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dony Maryadi Oekon, menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Bali, Malang, Makassar, Sintang, Kefamenanu, hingga Bone Bolango. 

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas perekonomian.

Dony menegaskan, ketersediaan stok BBM secara nasional tidak serta-merta menjamin masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah. 

Politisi dari Dapil Jawa Barat XI itu menilai gangguan pasokan yang berulang dalam beberapa waktu terakhir perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, kecukupan stok, transportasi, hingga efektivitas distribusi dan pengawasan di tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi, apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau kendala pengadaan. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret,” tegas Dony dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Ia mengungkapkan, ketahanan stok BBM saat ini berada di kisaran 12 hari, lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang mencapai 18 hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan diantisipasi melalui langkah konkret untuk menjaga kesinambungan pasokan energi nasional.

“Ketahanan stok kita hari ini adalah 12 hari, sementara kalau dalam kondisi normal kita itu 18 hari. Jadi, kondisi energi kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Dony menjelaskan, terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi ketersediaan pasokan BBM, antara lain beberapa kargo impor Pertalite yang gagal dikirim, sulitnya memperoleh kapal pengangkut BBM, serta dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketersediaan BBM dan minyak mentah (crude oil). Situasi geopolitik tersebut juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi energi.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi pengadaan dan distribusi, menyiapkan alternatif pengangkutan, serta menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok global. Penanganan juga perlu diarahkan pada penyelesaian hambatan di lapangan agar gangguan pasokan tidak terus berulang di daerah.

Secara khusus, Dony memberikan perhatian terhadap kondisi pasokan BBM di Bali yang memiliki kebutuhan energi tinggi seiring aktivitas pariwisata, transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan usaha. Gangguan distribusi di wilayah tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, mengganggu kegiatan ekonomi, serta memengaruhi kenyamanan wisatawan.

“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi,” katanya.

Dony meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera memetakan wilayah terdampak, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, mengevaluasi jadwal pengiriman, serta memastikan distribusi hingga SPBU berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Wilayah yang mengalami gangguan berulang perlu menjadi prioritas penanganan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan BBM benar-benar sampai kepada konsumen serta mengidentifikasi hambatan atau kemungkinan penyimpangan dalam proses distribusi. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi pasokan dan langkah penanganan yang dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian.

Dony, yang turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Bali pada 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di daerah akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

“Stok BBM yang aman di tingkat nasional tidak berarti ketahanan energi sudah terjamin jika masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata besarnya cadangan di terminal, tetapi apakah BBM benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan berulang,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan pasokan tersedia secara konsisten, distribusi berjalan efektif, dan wilayah yang mengalami kelangkaan berulang mendapatkan penanganan segera.

“Kami akan terus memantau perkembangan di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Ketahanan energi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dalam angka stok nasional,” pungkasnya.