KPK Sentil Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB: Anggaran Darurat Bukan untuk Bancakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ironi dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran yang semestinya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana justru diduga disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, kondisi darurat tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Menurut dia, penggunaan dana penanggulangan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Budi menyebut dana penanggulangan bencana tidak semestinya menjadi ajang bancakan bagi pihak-pihak tertentu. Sebab, anggaran tersebut disiapkan agar pemerintah dapat merespons keadaan darurat dan memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Pernyataan itu disampaikan di tengah penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) BNPB. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan bencana pada periode 2024 hingga 2026.

Dana siap pakai merupakan dana cadangan pemerintah yang digunakan untuk penanganan bencana dalam kondisi darurat. Penggunaannya dapat mencakup berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga respons terhadap gempa bumi dan banjir.

Dalam pelaksanaannya, BNPB dapat menggunakan mekanisme pengadaan tertentu untuk mempercepat penanganan keadaan darurat. Salah satunya melalui penunjukan langsung penyedia dalam rencana kerja sama atau RKK, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Namun, mekanisme pengadaan tersebut kini menjadi bagian dari perkara yang ditangani KPK. Penyidik mendalami dugaan konflik kepentingan dan pemberian suap dalam pengadaan yang bersumber dari dana penanganan bencana.

Salah satu perkara yang disorot berkaitan dengan Bima Setiawan, penasihat teknis yang merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto. Bima ditetapkan sebagai tersangka dalam klaster pertama, yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan selama periode 2024 hingga 2026.

KPK menduga sejumlah penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pengadaan tersebut memiliki afiliasi dengan Bima. Nilai pengadaan yang menjadi perhatian penyidik mencapai sekitar Rp148 miliar.

Baca Juga: Adik Eks Kepala BNPB Jadi Tersangka, KPK Ungkap Dugaan Konflik Kepentingan Dana Bencana Rp148 Miliar

Meski demikian, nilai pengadaan tersebut tidak serta-merta dapat disebut sebagai kerugian negara ataupun seluruhnya merupakan dana yang dikorupsi. Besaran kerugian negara dan peran setiap pihak perlu merujuk pada hasil penyidikan serta pembuktian dalam proses hukum.

Kasus ini menjadi perhatian karena dana yang diselidiki berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ketika bencana terjadi. BNPB menggunakan DSP untuk mendukung penanganan berbagai keadaan darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

Dalam situasi tersebut, kecepatan penyaluran bantuan memang penting. Namun, percepatan pengadaan tetap harus berjalan seiring dengan pengawasan agar anggaran tidak diselewengkan dan kebutuhan warga terdampak tetap menjadi prioritas.

KPK pun menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana darurat. Peringatan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk keadaan mendesak tidak boleh membuka ruang bagi konflik kepentingan atau keuntungan pribadi.

Penyidikan perkara ini masih menjadi dasar untuk mengungkap dugaan penyimpangan, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan. Pada akhirnya, penegakan hukum diharapkan dapat memastikan dana penanggulangan bencana digunakan sesuai tujuan awalnya, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan saat keadaan darurat.