Ekspor Baja RI ke Eropa Terancam Tarif dan Kuota, Kemendag Siapkan Strategi

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat strategi untuk mempertahankan akses ekspor baja Indonesia ke Uni Eropa (UE) dan Inggris di tengah perubahan kebijakan tarif dan kuota impor. Eksportir juga didorong memperluas pasar tujuan guna mengurangi ketergantungan pada pasar utama.

Langkah tersebut dibahas dalam seminar bertajuk “Perubahan Tarif Baja Uni Eropa dan Inggris: Strategi Amankan Pasar Ekspor Indonesia” yang menjadi bagian dari Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Jumat (16/10/2026).

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag Dina Kurniasari mengatakan, perubahan kebijakan perdagangan negara mitra, termasuk penerapan tarif, kuota, dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pelaku industri.

Menurutnya, sejumlah negara semakin aktif melindungi industri domestik sebagai respons terhadap perubahan iklim dan kelebihan kapasitas produksi. Karena itu, pemerintah menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dengan UE serta Inggris untuk memperjuangkan kepentingan ekspor Indonesia.

“Di sisi lain, industri dalam negeri perlu mempersiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan kebijakan,” kata Dina.

Atase Perdagangan RI di Jenewa, Swiss, Ghanna Wivanius, menjelaskan bahwa upaya mengamankan akses pasar baja Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yakni perundingan multilateral di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan pendekatan bilateral melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA).

Fokus perundingan mencakup upaya memperjuangkan alokasi kuota khusus, kompensasi yang adil, serta perlindungan komitmen tarif nol persen.

Namun, diplomasi perdagangan perlu disertai peningkatan daya saing industri dan diversifikasi tujuan ekspor. Ghanna menyebut Timur Tengah, Asia Selatan, dan ASEAN sebagai kawasan potensial yang dapat dijajaki pelaku usaha baja Indonesia.

Sementara itu, Inggris menjadi pasar yang menawarkan peluang sekaligus tantangan. Atase Perdagangan RI di London, Ayu Siti Maryam, mencatat nilai impor besi dan baja Inggris mencapai US$7,02 miliar pada 2025. Meski demikian, Indonesia belum memperoleh tarif khusus sehingga eksportir harus bersaing dengan negara lain untuk memanfaatkan kuota residual.

Kuota tersebut dialokasikan melalui mekanisme first come, first served, yakni berdasarkan urutan kedatangan atau pemanfaatan kuota. Kondisi ini membuat waktu pengiriman menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan eksportir.

Ayu menyarankan pelaku usaha merencanakan pengiriman sejak awal kuartal, memanfaatkan subkuota untuk produk hot-rolled coil (HRC), serta memastikan ketertelusuran bahan baku dan proses produksi.

“Optimalisasi pemanfaatan kuota, penguatan diplomasi bilateral, serta peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan pasar menjadi kunci penting untuk menjaga daya saing ekspor baja Indonesia ke Inggris,” ujar Ayu.

Baca Juga: Toyota Buka Peluang Ekspor Avanza Hybrid, Bidik Pasar Amerika Latin

Dari sisi industri, Direktur Eksekutif Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk dan pemahaman terhadap ketentuan perdagangan di negara tujuan.

Menurut Harry, perubahan tarif dan kuota perlu direspons dengan memperkuat daya saing sekaligus memperluas pasar ekspor. Dengan demikian, industri baja nasional dapat mempertahankan pasar yang sudah ada dan menjajaki peluang di negara lain.

Seminar tersebut juga diikuti pelaku usaha yang menilai informasi mengenai perubahan kebijakan perdagangan diperlukan untuk menyusun strategi ekspor. Salah satunya, Muhammad Raim, yang menyebut pembahasan tersebut membantu pelaku industri memahami tantangan dan dinamika persaingan di pasar global.