Elektabilitas Prabowo Diklaim Merosot ke 9,8 Persen, Pengamat Ungkap Lima Penyebab

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkap lima faktor yang dinilainya memicu penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto hingga 9,8 persen. Faktor tersebut mencakup tekanan ekonomi masyarakat, pelaksanaan program pemerintah, penanganan kritik, penegakan hukum, hingga kepercayaan terhadap demokrasi.

“Terus melorotnya elektabilitas Prabowo Subianto tampaknya disebabkan setidaknya lima faktor," ujar Jamiluddin, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Jamiluddin, persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama karena masyarakat merasakan tekanan terhadap daya beli. Kondisi ekonomi sehari-hari yang belum memenuhi harapan dinilai turut memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan Prabowo.

“Pertama, tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu utama turunnya elektabilitas Prabowo. Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai harapan," jelasnya.

Faktor berikutnya adalah pelaksanaan program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Jamiluddin menilai kritik terhadap efektivitas dan tata kelola kedua program tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Dua, kinerja program prioritas. Kritik tajam terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan tata kelola program tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo," paparnya.

Selain ekonomi dan program pemerintah, Jamiluddin menyoroti respons pemerintah terhadap kelompok kritis serta sejumlah persoalan politik yang melibatkan aktivis. Ia menilai isu-isu tersebut ikut membentuk sentimen negatif di tengah masyarakat.

“Tiga, isu politik dan penanganan kritik. Suka tidak suka memang terdapat sentimen negatif publik terkait isu politik, termasuk respons pemerintah terhadap kelompok kritis serta kasus yang melibatkan aktivis," ungkapnya.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran! Anak Jokowi Disebut 'Nganggur' dan Kurang Kerjasama

Persoalan penegakan hukum dan korupsi juga masuk dalam daftar faktor yang disoroti Jamiluddin. Ia menyinggung persepsi publik terhadap sejumlah kasus hukum yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat penegak hukum, termasuk kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Faktor terakhir berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi. Menurut Jamiluddin, persepsi mengenai kondisi demokrasi turut memengaruhi penilaian terhadap stabilitas dan arah politik nasional di bawah pemerintahan Prabowo.