Bocoran Pengganti Gibran Jika Dimakzulkan Mulai Terkuak, Projo Langsung Ancam Bakal Ada Gejolak Besar

Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila wacana pemakzulan benar-benar berlanjut. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi memicu ketegangan politik baru di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pertanyaan yang paling mendasar hari ini adalah, siapa yang mau menggantikan Gibran? Kalau dia dimakzulkan, itu ribut besar lagi,” kata Freddy dalam acara Gestur Nusantara TV, dikutip Senin (19/10/2026).

Freddy menilai, pemakzulan Gibran tidak bisa hanya dipandang sebagai pergantian pejabat. Perubahan posisi wakil presiden juga berpotensi memengaruhi konfigurasi koalisi, hubungan antarkekuatan politik, hingga keseimbangan kepentingan partai-partai pendukung pemerintah.

Ia juga mempertanyakan apakah figur alternatif yang beredar dalam percakapan politik dapat diterima oleh berbagai pihak tanpa memunculkan persoalan baru di kalangan elite partai. Menurutnya, perubahan komposisi dukungan politik tidak selalu berjalan mulus karena berkaitan dengan pembagian peran dan kepentingan.

Dalam penjelasannya, Freddy turut menyinggung keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024. Ia menyebut Jokowi pernah menjelaskan bahwa dukungan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga koalisi tetap solid sekaligus mempertahankan agenda kemajuan Indonesia.

Baca Juga: Kumpul 2 Jam, Komisi II DPR Simpulkan Pasal 'Selundupan' Gibran Muncul Tiba-tiba

Freddy mengingatkan, dinamika politik yang terjadi sebelumnya bisa kembali muncul apabila komposisi kekuatan politik berubah. Ia pun mengaitkan kemungkinan tersebut dengan persaingan dan kalkulasi politik menjelang Pilpres 2029.

“Bukan tidak mungkin skenario itu bisa terulang di 2029,” ujarnya.

Pernyataan Freddy mencerminkan kekhawatirannya bahwa wacana pemakzulan Gibran dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas. Selain menyangkut jabatan wakil presiden, isu tersebut dinilai berpotensi memengaruhi hubungan antarpartai dan peta politik menuju pemilu berikutnya.