Catatan Kritis Dua Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa: Karhutla Hingga Kasus Keracunan MBG

Dua Tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya menyajikan angka-angka statistik kepuasan publik yang positif, tetapi juga menyisakan deretan tantangan teknis yang membutuhkan penanganan serius.

Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensa) mengimbau pemerintah untuk tidak cepat berpuas diri dengan skor kepuasan 65,2 persen, mengingat masih terdapat sejumlah masalah fundamental yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Batal Pinjam ke PT SMI, Pilih Opsi Tunda Bayar Demi Amankan APBD

Ia menggarisbawahi bahwa perbaikan di ranah makro birokrasi, seperti reshuffle kabinet maupun penataan regulasi, memang patut diacungi jempol. Namun, penilaian publik dalam jangka panjang akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah sanggup memberantas masalah di tingkat tapak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” kata Hensa di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sorotan tajam secara khusus diarahkan Hensa pada implementasi program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak resmi digulirkan pada 6 Januari 2025 lalu, program yang menyasar jutaan anak sekolah di berbagai pelosok tanah air ini berulang kali diwarnai oleh insiden keracunan makanan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi celah krusial yang menggerus legitimasi program strategis nasional.

Bagi Hensa, pemerintah tidak boleh mentoleransi adanya kelalaian dalam distribusi maupun pengolahan makanan untuk anak-anak sekolah. Target standar operasional untuk program tersebut pada perjalanan tahun ketiga harus dipatok secara ketat tanpa kompromi.

“Program Makan Bergizi Gratis harusnya nihil dari kasus keracunan. Targetnya mestinya jelas, yaitu tidak boleh ada lagi kasus keracunan yang menimpa para penerima manfaat,” tegas Hensa.

Selain persoalan keracunan, ancaman tahunan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta konsistensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi sistemik juga menjadi tolok ukur penting.

Baca Juga: Pakar Nilai Prabowo Tak Seperti SBY: Gibran Tak Diberikan Kerjaan Jelas Selama 2 Tahun Menjabat!

Hensa mengingatkan bahwa keberhasilan mengendalikan karhutla dan menindak tegas praktik korupsi akan menjadi kunci utama bagi presiden untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik sebesar 67 persen yang saat ini telah dikantongi pemerintah.