Impor Kapal Tembus US$5,3 Miliar, Kemenperin Dorong Industri Lokal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melihat peluang besar untuk memperkuat industri perkapalan nasional seiring meningkatnya aktivitas maritim Indonesia. Namun, industri dalam negeri masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap produk kapal impor.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, nilai impor produk kapal, perahu, dan bangunan terapung masih lebih besar dibandingkan ekspornya dalam beberapa tahun terakhir.

Pada periode 2022 hingga Juni 2026, ekspor produk kapal, perahu, dan bangunan terapung Indonesia tercatat sekitar US$4,53 miliar. Sementara itu, nilai impornya mencapai sekitar US$5,30 miliar.

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menunjukkan industri perkapalan nasional sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk masuk ke pasar global. Namun, masih terdapat pasar domestik yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

"Ini adalah sinyal bahwa kita perlu memperkuat substitusi impor secara terukur, terutama pada produk yang telah atau dapat diproduksi di dalam negeri," kata Sarmuji saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) periode 2026-2030 di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Sarmuji menilai upaya mengurangi impor tidak bisa dilakukan hanya dengan membatasi produk dari luar negeri. Industri nasional tetap harus mampu menyediakan kapal dengan kualitas, harga, dan waktu penyerahan yang kompetitif.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional sebagai dasar pengembangan sektor tersebut dalam beberapa tahun ke depan.

Peta jalan tersebut akan mencakup peningkatan kapasitas galangan, penguatan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, penggunaan komponen dalam negeri, hingga penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Pada periode 2026-2030, pemerintah mengarahkan pengembangan kapasitas galangan kapal, terutama di luar Pulau Jawa dan Batam. Galangan nasional ditargetkan mampu membangun kapal hingga 30.000 deadweight tonnage (DWT).

Sementara itu, kapasitas pembangunan kapal tanker diarahkan mencapai 60.000 DWT. Untuk kapal penumpang, kapasitasnya ditargetkan mampu mencapai 2.000 orang.

Pengembangan juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kapal khusus bagi sektor minyak dan gas serta pertahanan.

"Sejalan dengan itu, penerapan teknologi LNG, LPG, dan elektrifikasi terus didorong untuk mendukung industri ramah lingkungan, disertai peningkatan TKDN hingga 40%," ujar Sarmuji.

Di sisi lain, peluang pengembangan industri kapal nasional cukup besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer. Sekitar dua pertiga wilayah Indonesia juga merupakan perairan.

Posisi Indonesia yang berada di jalur perdagangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik membuat kebutuhan terhadap transportasi laut dan konektivitas antarpulau terus berkembang.

Data 2022-2025 menunjukkan aktivitas bongkar barang di Indonesia tumbuh rata-rata 5,41% per tahun. Aktivitas muat barang tumbuh rata-rata 4,11%, sedangkan total aktivitas bongkar-muat meningkat rata-rata 4,85% per tahun.

Pertumbuhan yang lebih tinggi terjadi pada angkutan penumpang yang mencapai rata-rata 12,66% per tahun.

Menurut Sarmuji, tren tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kapal baru, jasa reparasi, dan modernisasi armada masih terbuka lebar. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi galangan kapal nasional untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

"Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan industri galangan kapal nasional," jelas dia.

Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 127 perusahaan komponen kapal yang sekitar 90%-nya merupakan usaha kecil dan menengah.

Industri galangan kapal nasional menyerap sekitar 37 ribu tenaga kerja. Sementara itu, industri komponen kapal menyerap sekitar 6 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mencatat terdapat 16.620 tenaga kerja dengan sertifikat keahlian welder.

Kemampuan produksi nasional pun sudah mencakup berbagai jenis kapal, mulai dari bulk carrier, ferry Ro-Ro, tanker, kapal penumpang, kapal ikan, kapal patroli, tug boat, hingga kapal khusus.

Meski demikian, Sarmuji mengatakan tantangan industri perkapalan saat ini bukan sekadar menambah jumlah galangan. Kapasitas produksi, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan.

Dari sisi kinerja manufaktur, industri alat angkutan nasional mulai menunjukkan pemulihan. Setelah mengalami kontraksi sepanjang 2025 hingga triwulan I 2026, industri alat angkutan tumbuh 5,54% secara tahunan pada triwulan II 2026.

Sarmuji menilai perbaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi industri alat angkutan, termasuk sektor perkapalan yang berada di dalam kelompok industri tersebut.

Sementara itu, produksi kapal baru nasional masih bergerak fluktuatif. Pada 2021, volume pembangunan kapal baru mencapai 163,87 ribu DWT. Angka tersebut meningkat menjadi 461,29 ribu DWT pada 2022 dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan 940,21 ribu DWT.

Namun, produksi turun tajam menjadi 187,71 ribu DWT pada 2024. Pada 2025, pembangunan kapal baru kembali meningkat menjadi 660,11 ribu DWT atau melonjak sekitar 251,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: 15 Balai Kemenperin Berstatus BLU, Apa Dampaknya bagi Layanan Industri?

Baca Juga: TKDN Mobil Listrik 60% Bisa Dikejar, Kemenperin Ungkap Syaratnya

Baca Juga: Kemenperin Pacu IKM Go Global, 215 Pelaku Usaha Masih Belum Ekspor

Berbeda dengan produksi kapal baru, aktivitas reparasi kapal justru menunjukkan tren yang lebih konsisten. Volume reparasi kapal meningkat dari 11,08 juta DWT pada 2021 menjadi 11,57 juta DWT pada 2025.

Kemenperin menilai peningkatan kapasitas, modernisasi fasilitas galangan, dan penguasaan teknologi reparasi akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional.

Sarmuji pun berharap kepengurusan baru IPERINDO periode 2026-2030 dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem industri kapal, mulai dari galangan, industri komponen, sumber daya manusia, hingga rantai pasok dalam negeri.

"Kolaborasi ini perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kapasitas dan daya saing industri galangan kapal, tetapi juga pada penguatan ekosistem industri secara menyeluruh," tutup Menperin Sarmuji.