Kinerja Pemerintah Disorot, Peneliti SMRC Ungkap Masalah yang Bikin Publik Kecewa

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah cenderung negatif. 

Melalui unggahan di akun media sosial X pribadinya, Saidiman menyoroti penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan yang dinilainya belum mampu menjawab berbagai persoalan mendesak. 

“Evaluasi publik atas kinerja presiden Prabowo sangat buruk di dua tahun pemerintahannya,” tulisnya, dikutip Rabu (21/10/2026).

“Sumber ketidakpuasan itu terutama karena pelbagai persoalan yang sekarang dinilai memburuk seperti ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum,” ungkapnya.

Baca Juga: Mardiansyah Semar: Prabowo Berkali-kali Kalah, Berteman dengan Jokowi Menang

Saidiman menilai, masyarakat juga mengaitkan berbagai persoalan tersebut dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kondisi itu membuat evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo semakin negatif.

“Publik menilai semua persoalan itu terjadi karena kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya,” ujar dia.

Persoalan harga bahan pokok dan pemberantasan korupsi turut menjadi perhatian. Saidiman menyebut dua isu tersebut sebagai masalah mendesak yang dinilai belum berhasil ditangani pemerintah.

Bahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah disebut belum mampu mendatangkan apresiasi publik secara luas.

“Ketika pemerintah bagi-bagi makanan gratis pun umumnya publik tidak memberi apresiasi,” sambungnya.

Saidiman juga menyoroti hasil survei nasional SMRC pada Oktober 2026 yang memuat sejumlah simulasi pemilihan presiden (Pilpres). Dalam simulasi tersebut, dukungan terhadap Prabowo tercatat sebesar 9,8 persen, bersaing dengan Anies Baswedan yang memperoleh 10,3 persen dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 8,4 persen.

Baca Juga: Nasdem: Tidak Mudah Memimpin 200 Juta Orang, Prabowo Harus Tetap Kuat

Sementara itu, Dedi Mulyadi atau KDM mencatat dukungan sebesar 35,5 persen, jauh di atas ketiga nama tersebut. Menurut Saidiman, evaluasi negatif terhadap kinerja pemerintah berpotensi membawa dampak lebih luas terhadap pandangan masyarakat mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa proporsi masyarakat yang menilai Indonesia masih bergerak ke arah yang benar kini berada di bawah 50 persen. Saidiman memandang kondisi tersebut sebagai sinyal yang perlu diperhatikan.

“Bahkan sekarang yang menilai negara masih berjalan ke arah yang benar sudah di bawah 50 persen. Ini bahaya,” sebut dia.

Meski demikian, Saidiman menilai masih ada peluang bagi Prabowo untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pemerintahannya. Namun, upaya membalikkan penilaian negatif tersebut dalam sisa tiga tahun masa kepemimpinan bukan perkara mudah.

“Apakah Prabowo bisa membalikkan persepsi negatif itu menjadi lebih positif dalam sisa tiga tahun pemerintahannya? Saya jawab bisa, tapi syaratnya mungkin berat,” tutupnya.