Staf Bakom Jelaskan Soal MSCI Hanya Tegur Indonesia, Korsel Aman Meski Lima Variabel Pasar Modal Lebih Buruk

Staf Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, mempertanyakan perbedaan perlakuan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia dan Korea Selatan. Ia menilai sejumlah indikator aksesibilitas pasar Korea Selatan justru lebih buruk dibandingkan Indonesia.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (20/10/2026), Fithra mengatakan kedua negara sama-sama berstatus Emerging Market di kawasan Asia Pasifik. Namun, berdasarkan matriks aksesibilitas pasar (market accessibility) MSCI, Korea Selatan memiliki kelemahan pada sejumlah variabel.

"Dalam hal Market Accessibility itu mereka punya 18 item atau variabel. Korea Selatan itu, lima variabelnya lebih buruk dibanding Indonesia. Bahkan Flow of Information (lalu lintas informasi) mereka sudah negatif pada tahun ini," ungkap Fithra.

Ia juga menyoroti konsentrasi kapitalisasi pasar Korea Selatan pada dua perusahaan besar, Samsung dan SK Hynix. Menurut Fithra, keduanya menguasai hingga 60 persen dari total kapitalisasi pasar di bursa negara tersebut.

"Dengan dominasi sebesar itu, coordinated trading (perdagangan terkoordinasi) ada enggak? Pasti ada. Opacity shareholder (ketidakjelasan pemegang saham) ada enggak? Pasti ada. Lalu kenapa mereka tidak diancam (seperti Indonesia)?" ujar Fithra.

Fithra menilai perbedaan respons MSCI tidak terlepas dari kepentingan investor global yang menjadi pengguna indeksnya. MSCI menyediakan indeks acuan bagi manajer investasi besar, termasuk BlackRock dan Vanguard.

Menurut dia, investor global di Korea Selatan tidak menyampaikan keresahan mendesak seperti yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, sejumlah investor di Indonesia memprotes persoalan dana yang tertahan akibat dugaan manipulasi likuiditas dan ketidaksesuaian klaim porsi saham publik atau free float.

"MSCI ini punya sudut pandang yang sangat pragmatis. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan situasi pasar modal kita di dalam. Tapi kalau ada sesuatu yang merugikan investor mereka, baru mereka memberikan alarm atau ancaman tersebut. Tergantung kebutuhannya saja," jelas ekonom jebolan Universitas Indonesia tersebut.

Pandangan itu menjadi dasar bagi Fithra untuk mempertanyakan konsistensi evaluasi MSCI terhadap kedua negara. Meski demikian, ia menilai pemerintah Indonesia tidak perlu berhenti pada upaya mempersoalkan kemungkinan standar ganda tersebut.

Menurut Fithra, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu memanfaatkan tekanan MSCI untuk memperbaiki tata kelola pasar modal nasional.

Baca Juga: MSCI 'Galak' ke Indonesia, Anak Buah Syahganda Pastikan Bukan karena Fundamental Lemah

Ia menilai teguran dari lembaga pemeringkat global tersebut dapat mendorong transformasi yang sulit dilakukan apabila otoritas hanya mengandalkan inisiatif internal.

"Kalau cuma mengandalkan diri kita sendiri, business as usual, kita tidak akan melakukan transformasi. Kalau tidak ada yang memukul kita seperti ini, kita tidak akan menangkap maling-malingnya," pungkas Fithra.

Dengan demikian, pemerintah didorong untuk menjadikan persoalan MSCI sebagai momentum memperkuat transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan di pasar modal Indonesia, alih-alih hanya berfokus pada perbedaan perlakuan dengan negara lain.