UMKM dan Usaha Sosial Hadapi Kesenjangan Modal, Indonesia Impact Investment Summit 2026 Bahas Investasi Berdampak

Kesenjangan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha sosial di Indonesia masih menjadi tantangan. Kebutuhan pendanaan yang belum terpenuhi atau missing middle diperkirakan mencapai US$50,8 miliar per tahun.

Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus Indonesia Impact Investment Summit 2026 yang mempertemukan sekitar 200 investor, pimpinan bisnis, dan perwakilan pemerintah di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Forum yang diinisiasi Indonesia Impact Alliance (IIA) bersama Kementerian PPN/Bappenas itu didukung Pemerintah Australia melalui Investing in Women dan KINETIK. Pembahasannya berfokus pada penguatan investasi berdampak atau impact investment, yakni pembiayaan yang mengejar keuntungan finansial sekaligus menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang terukur.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mengatakan lebih dari 62 persen indikator nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah berada di jalur yang tepat. Meski demikian, pencapaian pada aspek sosial dan lingkungan masih perlu diperkuat.

"Harapan kami terhadap Indonesia Impact Investment Summit 2026 tidak hanya memobilisasi modal swasta, tetapi juga mempercepat terwujudnya manfaat pembangunan bagi masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Leonardo.

Berdasarkan pemetaan IIA, sekitar 55 persen usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan antara US$100.000 hingga US$2 juta. Namun, sebagian besar dana investasi berdampak global umumnya menetapkan batas minimum investasi sebesar US$1 juta.

Kondisi tersebut membuat sejumlah usaha kesulitan memperoleh pendanaan. Skala bisnis mereka sudah terlalu besar untuk mengandalkan pembiayaan mikro, tetapi belum memenuhi kriteria atau kapasitas untuk mengakses pendanaan perbankan maupun modal ventura berskala besar.

Direktur Eksekutif Indonesia Impact Alliance, Atika Benedikta, menilai penyedia modal lokal dan perantara pembiayaan memiliki peran penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

"Melalui forum ini, kami ingin mempertemukan pemilik modal, investor, perantara pembiayaan, dan para pendukung ekosistem untuk berkolaborasi dalam memobilisasi modal, sehingga semakin banyak usaha berdampak dapat bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Atika.

Selain keterbatasan pasokan dana, kesiapan internal pelaku usaha menjadi faktor yang menentukan akses terhadap investasi. COO Instellar Impact, Adisti Chandra, menjelaskan bahwa tidak semua wirausaha sosial siap menerima investasi inovatif.

Kendala yang dihadapi antara lain tata kelola organisasi dan transparansi keuangan. Karena itu, program akselerator berupaya memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap memenuhi persyaratan investor.

Baca Juga: Anggta DPR Ingatkan Risiko UMKM Bangkrut Jika Vape Diharamkan Total

"Usaha yang telah menyelesaikan program akselerator belum tentu siap menerima investasi. Organisasi yang mendanai program dan investor bisa memiliki kriteria yang berbeda," ujar Adisti.

Menurut dia, koordinasi yang lebih erat dapat membantu pengelola program mempersiapkan usaha sesuai kriteria investasi sekaligus mengidentifikasi jenis pembiayaan yang cocok dengan kebutuhan masing-masing.

Melalui forum tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan berharap kolaborasi antara dana publik, filantropi, dan modal swasta dapat diperkuat. Upaya ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha berdampak, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.