Terlalu Banyak Pencari Kerja, Dedi Mulyadi Akui Sulit Berantas Total Pengangguran di Jabar

Jawa Barat (Jabar) menghadapi tantangan ketenagakerjaan dimana masih tingginya angka pengangguran di Pasundan. Hal ini disebabkan bukan soal malasnya pencari kerja atau tutupnya sejumlah pabrik, melainkan adanya ketimpangan struktural yang parah antara pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara terbuka membongkar akar persoalan fundamental yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di wilayah pemerintahannya. Ia memaparkan realitas pahit demografi ekonomi yang tengah terjadi di Jabar.

Baca Juga: Dalang Upaya Pemakzulan Gibran Sindir Jokowi: Kami Terang, Yang Gelap Justru Ijazahnya Ada di Mana

Dedi mengakui bahwa sehebat apa pun pemerintah daerah merancang program pelatihan dan sebesar apa pun investasi yang masuk, kapasitas industri saat ini belum mampu menyerap seluruh lulusan baru (fresh graduate) maupun pekerja korban pemutusan hak kerja yang setiap tahunnya terus membeludak.

“Tentunya memang tidak akan bisa tertampung semua. Karena apa? Karena jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja,” urai Dedi dikutip Kamis (22/10/2026).

Ketimpangan atau mismatch ini merupakan ekses dari bonus demografi yang tengah dialami oleh Indonesia. Jawa Barat dalam hal ini menjadi pusat episentrum berkumpulnya usia produktif, baik warga asli maupun pendatang dari provinsi lain. Tingginya laju urbanisasi pencari kerja ke kawasan industri dalam provinsi itu membuat persaingan memperebutkan satu posisi lowongan kerja menjadi sangat brutal.

Dedi, menyadari besarnya defisit lapangan pekerjaan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyerah pada keadaan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di bawah komandonya untuk tidak bersantai-santai. Memacu laju investasi baru adalah satu-satunya obat penawar jangka panjang yang paling logis untuk memperkecil jurang ketimpangan tersebut.

“Dan itu tugas kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat,” tegas Dedi.

Dedi Mulyadi meletakkan tanggung jawab pengentasan pengangguran ini tidak hanya di pundak provinsi, melainkan menjadikan ini sebagai indikator kinerja utama (KPI) bagi seluruh tingkatan birokrasi, mulai dari kepala desa hingga bupati dan wali kota. Setiap perizinan yang menghambat masuknya pabrik baru harus dipangka, dan setiap gangguan keamanan yang membuat investor ragu harus ditindak tegas.

Baca Juga: PSI Jadi Kendaraan, Jokowi Mulai Ancang-ancang Bangun Pertahanan Politik untuk 2029

Dedi berharap masyarakat dapat memahami kompleksitas masalah ketenagakerjaan secara utuh. Ia mengajak warga untuk terus membekali diri dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, sembari pemerintah daerah bekerja ekstrakeras "menggempur" berbagai negara dan konglomerat agar bersedia menanamkan modalnya, mendirikan pabrik, dan membuka seluas-luasnya keran lapangan kerja di Tanah Pasundan.