Soal IKN: Mantan Ketua MK Puji Jokowi 'Presiden Gila', Profesor NTU Singapura Sebut Prabowo Lebih Suka di Jakarta

Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan pendekatan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam podcast di siniar Total Politik, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama, Jimly Asshiddiqie, membahas karakter kepemimpinan Jokowi saat mengeksekusi proyek besar yang menuai banyak penolakan. Menurutnya, kebijakan strategis membutuhkan determinasi tinggi agar tidak berhenti sebagai wacana.

"Kalau misalnya kita terlalu banyak pertimbangan, enggak jadi-jadi. Sama kayak Jokowi memindahkan ibu kota ke IKN, ributnya enggak habis-habis. Tapi kalau enggak ada presiden yang 'gila' kayak dia, enggak bisa itu pindah," ungkap Jimly.

Jimly menyadari pemindahan pusat pemerintahan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Proses tersebut membutuhkan penyesuaian fisik dan sosial, termasuk perubahan pola kerja birokrasi.

"Nanti pas pindah ke sana, paling enggak lima tahun pertama warga (pejabat) Jakarta ini akan bolak-balik. Sabtu-Minggu balik," ujarnya.

Meski menghadapi berbagai kritik dan persoalan teknis, Jimly menilai determinasi Jokowi membuat pembangunan IKN tetap berjalan. Ia meyakini penilaian terhadap keputusan tersebut akan terlihat seiring waktu.

"Karena dia punya determinasi, suatu hari nanti ternyata (orang akan melihat), 'Wah, benar ini Jokowi'," tambahnya.

Di tengah apresiasi terhadap keberanian Jokowi memulai proyek tersebut, kelanjutan pembangunan IKN kini menghadapi tantangan pendanaan.

Alokasi anggaran untuk Otorita IKN pada tahun depan disebut hanya sekitar Rp6 triliun. Sementara itu, usulan tambahan Rp14 triliun untuk pembangunan sejumlah fasilitas negara dikabarkan ditolak DPR.

Persoalan ini disoroti sosiolog Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., dalam diskusi bersama Abraham Samad di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada 15 Oktober 2026.

Sulfikar membandingkan alokasi anggaran tersebut dengan pendanaan pada tiga tahun pertama pembangunan IKN di era Jokowi yang mencapai sekitar Rp40 triliun.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya pertanyaan mengenai arah dan keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota.

Selain persoalan anggaran, Sulfikar menyoroti istilah "Ibu Kota Politik" yang digunakan Presiden Prabowo Subianto. Konsep tersebut disebut menargetkan operasional pada 2028.

Baca Juga: Kinerja Menteri Paling Buruk di Dua Tahun Prabowo-Gibran Menurut Matriks Politik: Pigai, Nusron Wahid, hingga Bahlil Masuk Daftar Teratas

Menurut Sulfikar, istilah itu mencerminkan kemungkinan perubahan pendekatan pemerintah terhadap IKN. Ia menduga pemerintah tidak berencana memindahkan seluruh pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sulfikar juga memperkirakan Prabowo lebih memilih tetap berkantor di Jakarta atas pertimbangan kenyamanan dan rasionalitas. Namun, karena pembangunan IKN telah berjalan, konsep Ibu Kota Politik dinilai dapat menjadi bentuk kompromi untuk melanjutkan proyek tersebut.