Kinerja Menteri Paling Buruk di Dua Tahun Prabowo-Gibran Menurut Matriks Politik: Pigai, Nusron Wahid, hingga Bahlil Masuk Daftar Teratas
Kredit Foto: Twitter/Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mendapat penilaian terburuk dalam survei Matriks Politik Indonesia menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei tersebut, Pigai menempati posisi pertama dengan angka 82,6 persen, disusul Nusron sebesar 78,3 persen. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berada di posisi ketiga dengan 75,2 persen.
Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, menyampaikan temuan itu dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Supriyadi.
Menteri lain yang masuk daftar tersebut adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan 68,2 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 65,7 persen, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait 60,7 persen.
Berikutnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperoleh 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 50,7 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 45,5 persen, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 40,3 persen.
Supriyadi mengatakan, Nusron memiliki tingkat popularitas cukup tinggi, yakni 72,9 persen. Ia mengaitkan penilaian negatif terhadap Nusron dengan sorotan atas perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang terungkap setelah operasi tangkap tangan KPK.
Menurut Supriyadi, sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN turut ditangkap dalam perkara tersebut. Ia juga menyebut adanya penelusuran KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan jual-beli jabatan di lingkungan kementerian.
“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” kata Supriyadi.
Sementara itu, tingkat pengenalan publik terhadap Pigai tercatat 54,3 persen. Supriyadi menilai Pigai menjadi salah satu menteri yang kontroversial karena sejumlah pernyataannya. Ia juga menyinggung gugatan yang diajukan pegawai kementerian terhadap Pigai.
Adapun Dody Hanggodo memiliki tingkat popularitas 27,7 persen. Menurut Supriyadi, gaya komunikasi publik Dody turut memunculkan persepsi negatif. Ia juga menyinggung sejumlah isu yang sebelumnya dikaitkan dengan Dody, termasuk surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang disebut membawa anggota keluarga dan mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU.
Nama Bahlil juga masuk dalam daftar menteri dengan penilaian buruk. Tingkat popularitasnya tercatat 85,3 persen. Sementara itu, popularitas Yandri Susanto mencapai 35,1 persen dan Maruarar Sirait 34,3 persen.
Survei yang sama juga mengukur penilaian publik terhadap perombakan Kabinet Merah Putih. Menurut Supriyadi, meski Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah kali reshuffle, tingkat kepuasan responden masih belum mencapai mayoritas.
Sebanyak 41,3 persen responden menyatakan puas terhadap reshuffle kabinet. Sebaliknya, 52,4 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 6,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
“Banyaknya gelombang reshuffle kabinet ternyata dinilai belum memuaskan bagi publik, hanya 41,3 persen yang merasa puas,” ujar Supriyadi.
Ia juga menyoroti pergantian pada posisi Menteri Keuangan. Menurutnya, masa jabatan yang relatif singkat pada posisi tersebut menjadi indikasi adanya persoalan dalam arah kebijakan ekonomi.
Ketika ditanya mengenai alasan perlunya perombakan menteri dan pejabat strategis, responden paling banyak menyebut kinerja yang dinilai kurang memuaskan, yakni 45 persen.
Alasan berikutnya adalah pernyataan dan sikap kontroversial sebesar 31,1 persen, keterlibatan dalam perkara hukum 10 persen, serta ketidaksesuaian penempatan 6,3 persen.
Sebanyak 2,7 persen responden menyebut menteri jarang turun ke lapangan, 1 persen menyoroti rangkap jabatan, dan 0,8 persen menilai pejabat tidak loyal terhadap garis Presiden. Sementara itu, 0,7 persen menyebut alasan lain dan 2,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Matriks Politik Indonesia dilaksanakan pada 10–15 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dan disebut mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Survei tersebut memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: