PSI: Gibran Semakin Diserang, Posisinya Semakin di Atas Puncak

Polemik ijazah yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memicu perdebatan politik. Namun, di tengah desakan sejumlah pihak agar Gibran dimakzulkan, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka menilai serangan yang terus berdatangan justru bisa memperkuat posisi politik putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Melalui akun X miliknya, Dedy menilai meningkatnya serangan terhadap Gibran tidak serta-merta membuat kepercayaan publik terhadapnya merosot. Ia berpendapat, pihak-pihak yang melancarkan serangan juga memiliki rekam jejak masa lalu yang buruk. 

"Semakin sering diserang malah semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, karena yang menyerang ternyata pas diperiksa oleh publik punya banyak masalah serius di masa lalu," tulisnya di akun X, dikutip Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Prabowo Sindir Mentalitas Rakyat: Prestasi Asing Lebih Dihormati!

Dedy pun menilai posisi politik Gibran tidak semakin melemah, melainkan justru semakin kuat di tengah polemik yang berkembang.

"Jadi, bukannya nyungsep posisi politik Gibran semakin kokoh di atas puncak," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Gibran saat ini menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Dedy, pihak-pihak yang menggugatnya memiliki posisi politik yang tak sebanding.

"Ingat, Gibran itu orang nomor dua di Republik sementara para penggugat ngga jelas ada dinomor berapa dari 280Jt rakyat Indonesia," tambah dia.

Polemik tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ditemukan ijazah setara SMA milik Gibran dalam perkara yang berkaitan dengan pencalonannya. Putusan itu kemudian memicu berbagai reaksi, termasuk dorongan dari sejumlah pihak agar Gibran dimakzulkan.

Baca Juga: Prabowo: Bangsa Besar Selalu Membiayai Pemberontakan dan Menghasut Perpecahan Kita

Di tengah situasi tersebut, Jokowi sebelumnya juga menyinggung dugaan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan kisruh ijazah untuk merusak citra politik dirinya dan Gibran. Ia menyebut polemik itu bukan sekadar persoalan tuduhan, tetapi juga diduga berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

"Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).

Menurut Jokowi, ramainya tuduhan ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan besar lainnya. Ia juga membuka kemungkinan bahwa polemik tersebut sengaja dimanfaatkan untuk menurunkan reputasi politik keduanya.

"Ya bisa saja seperti itu. Bisa saja sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang. Dua-duanya bisa (Jokowi dan Gibran)," ujarnya.