KPK Buka Peluang Panggil Lagi Nusron Wahid di Kasus ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid masih berpeluang kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik membuka kemungkinan memanggil ulang Nusron untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keputusan untuk kembali memeriksa Nusron akan ditentukan berdasarkan hasil analisis penyidik. 

Baca Juga: Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Fight soal Ijazahnya di PTUN: Saran yang Benar Itu...

"Terkait dengan pemanggilan ulang, tentunya semua terbuka kemungkinan. Nanti berdasarkan hasil telaah dan analisis penyidik seperti apa, jika memang ada kebutuhan lanjutan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara NW tentu semuanya juga akan terbuka kemungkinan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Menurut Budi, keterangan setiap pihak dibutuhkan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Penyidik akan mencocokkan informasi dari saksi, pihak terkait, hingga tersangka dengan berbagai alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan.

"Pada prinsipnya keterangan dari setiap pihak, baik keterangan dari saksi, pihak terkait, ataupun tersangka ini untuk saling melengkapi, termasuk kaitannya dengan alat bukti-alat bukti yang ditemukan, baik dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ataupun upaya-upaya penyidikan lainnya sehingga nanti bisa membuat terang perkara ini," ujar dia.

Sebelumnya, Nusron telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Baca Juga: DPR: Pengunduran Diri Gibran Tidak Perlu Menunggu Persetujuan Prabowo

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali tugas dan kewenangannya sebagai Menteri ATR/BPN, terutama terkait proses sertifikasi tanah dan pengurusan HGB. Pembagian kewenangan dalam proses tersebut juga menjadi salah satu materi pendalaman.

Tak hanya urusan sertifikasi dan HGB, penyidik turut menelusuri kewenangan Nusron dalam menentukan penempatan pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pendalaman ini berkaitan dengan dugaan adanya setoran rutin dan setoran jabatan yang mengalir dari kantor pertanahan (kantah), kantor wilayah (kanwil), hingga direktorat jenderal (ditjen).

KPK juga mengonfirmasi sejauh mana pengetahuan Nusron mengenai dugaan penerimaan uang oleh sejumlah tersangka yang disebut sebagai orang kepercayaannya. Pertanyaan tersebut turut dikaitkan dengan penyitaan uang lebih dari Rp100 miliar dari rumah tersangka Arif Sugianto.