Geger Pernyataan Hasto! Sekjen PDIP Sebut Prabowo Kena Getah Gara-gara Polemik Ijazah Gibran!

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi persoalan politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah dan DPR RI mendengar berbagai tuntutan masyarakat setelah muncul perdebatan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto berpandangan, pertimbangan hukum dalam putusan MK yang disorot publik berkaitan dengan persoalan bukti pendidikan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurutnya, temuan yang dipersoalkan tersebut memunculkan kembali pertanyaan tentang pemenuhan syarat pencalonan Gibran.

"PDIP juga mencatat Presiden Prabowo memiliki suatu beban terutama setelah putusan MK yang menemukan bagaimana saudara Wapres ternyata tidak memenuhi syarat sebagai cawapres saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan. Sehingga, MK menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan proses hukum yang melahirkan Putusan MK Nomor 90. Hasto menilai peristiwa itu menghidupkan kembali perdebatan publik mengenai penggunaan kekuasaan dan etika dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan.

"Sehingga lengkaplah ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan, meskipun ayahnya saat itu telah seorang presiden," kata Hasto.

Atas dasar itu, Hasto menilai polemik tersebut tidak cukup dipandang sebagai perdebatan mengenai dokumen pendidikan semata. Ia menyebut persoalan tersebut juga menyangkut legitimasi politik dan tanggung jawab pejabat publik, sehingga pemerintah perlu memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga: SMRC: Tak Ada Bukti Kuat Gibran Lebih Unggul Dibanding AHY

Desakan agar Gibran mundur atau DPR melakukan pemakzulan turut menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang setelah putusan MK tersebut. Hasto menilai pemerintah dan DPR perlu mencermati berbagai masukan yang muncul terkait persoalan itu.

Polemik juga meluas ke persoalan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah yang dikaitkan dengan pendidikan Gibran. Isu tersebut menambah pertanyaan publik mengenai dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.