Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Di Tengah Isu Keretakan, Diam-diam Hubungan Prabowo dan Jokowi Masih Layaknya 'Bestie'

        Di Tengah Isu Keretakan, Diam-diam Hubungan Prabowo dan Jokowi Masih Layaknya 'Bestie' Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Muncul titik terang di tengah kencangnya hembusan angin isu yang menyebut adanya keretakan kongsi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

        Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan secara blak-blakan membongkar relasi personal dan politik antara Presiden Prabowo dan Jokowi. Menurutnya, keduanya saat ini berada dalam kondisi yang sangat solid. Alih-alih bermusuhan, hubungan kedua tokoh bangsa tersebut diklaim sangat karib layaknya sahabat kental.

        Baca Juga: Survei SMRC: Gibran Jauh Lebih Populer, Tapi Publik Lebih Suka AHY

        "Karena biar bagaimanapun ya, itu kenyataan yang ada, beliau dan dengan presiden ketujuh itu adalah suatu kita katakanlah bestie untuk itu," ungkap Andi Azwan dikutip Kamis (22/10/2026).

        Penggunaan istilah kekinian "bestie" (sahabat dekat) olehnya ini bertujuan untuk meredam kepanikan pasar maupun konstituen di akar rumput. Status sebagai 'bestie' menegaskan bahwa segala bentuk keputusan kenegaraan, termasuk rotasi jabatan yang menyentuh orang-orang terdekat mantan presiden itu, telah dikomunikasikan dengan baik dan didasari oleh semangat saling percaya (mutual trust).

        Bagi Andi, sangat tidak masuk akal jika publik mengaitkan pergantian pejabat tinggi sebagai bentuk serangan terhadap kelompok dari Jokowi. Ia menjelaskan bahwa rotasi tersebut adalah keniscayaan administratif (tour of duty) yang wajar terjadi di setiap era kepemimpinan.

        "Kalau kita melihat ini kan tour of duty. Kalau Pak Listyo Sigit kan sudah 5 tahun ya dan paling terlama itu sebagai Kapolri," ujar Andi Azwan.

        Ia menekankan bahwa sebagai seorang 'bestie', mantan presiden itu sangat menghormati otoritas dan hak prerogatif yang kini digenggam sepenuhnya oleh Prabowo. Tidak ada intervensi ego sektoral ketika Presiden memutuskan untuk menyegarkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, maupun kementerian koordinator.

        "Kalau misalnya ada penyegaran-penyegaran dan itu kan hak prerogatif dari presiden untuk menentukan," ungkapnya

        Andi juga mencontohkan penempatan figur-figur kuat seperti Dudung Abdurachman. Ia merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi dan kebutuhan negara, bukan atas dasar pembagian kue politik atau faksionalisme.

        Baca Juga: SMRC: Tak Ada Bukti Kuat Gibran Lebih Unggul Dibanding AHY

        "Jadi bukan satu hal yang ini, Pak Dudung naik jadi Menko Polkam. Tidak ada yang dikatakan bersih-bersih geng solo dan sebagainya," terang Andi Azwan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: