Sindir Negara yang Olok-olok Indonesia Terkait Karhutla: Kita Cool Saja, Tetap Bertanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tidak perlu terpancing oleh negara-negara yang mengolok-olok penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo menegaskan pemerintah tetap tenang dan bertanggung jawab, sembari memastikan perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan ditindak tegas, termasuk pencabutan izin konsesi.

“Kita juga ada berapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya. Padahal, banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini,” katanya, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dia menyatakan pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan karhutla. Prabowo juga menyebut adanya indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing yang perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah telah memberikan konsesi kepada sejumlah perusahaan selama belasan tahun. Namun, dia mengaku menemukan indikasi pelanggaran berulang, mulai dari tiga hingga empat kali, bahkan ada perusahaan yang disebut melakukan pelanggaran sampai 19 kali.

Prabowo meminta informasi mengenai perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran berulang tersebut diperiksa kembali. Meski demikian, dia menegaskan tidak ingin memberikan toleransi berlebihan terhadap pelanggaran yang terus berulang.

“Saya juga kaget, kok perusahaan ini sudah tiga kali. Perusahaan ini yang paling parah. Ini minta dicek lagi, apa benar 19 kali? Ini ndablek banget,” kata Prabowo.

Dia pun meminta jajaran pemerintah menindak perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan, tanpa merasa takut terhadap pihak tertentu.

“Kalau dua kali melanggar, cabut saja. Jadi, kita bertanggung jawab. Tapi kita juga ada berapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan. Dia menyatakan tidak ragu mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Siapa pun kalau dia melanggar, sudahlah, cabut saja. Saya nggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo mengapresiasi pengerahan personel TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan kerja keras karena dampak kebakaran tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Dia menyoroti peran kepala daerah, termasuk gubernur dan bupati, yang berada di garis depan penanganan dampak kebakaran. Masyarakat di wilayah terdampak, kata Prabowo, menjadi pihak yang menanggung kerugian kesehatan akibat karhutla.

“Kita sudah cukup besar pengerahan TNI, polisi, pemda bekerja setengah mati. Saudara saksi. Saudara paling depan, para bupati, gubernur, itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Rp400 Triliun untuk Petani hingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Baca Juga: Presiden Prabowo Sebut Indonesia Jadi Ekonomi Terbesar Ketujuh Dunia Berdasarkan PPP

Baca Juga: Prabowo Target 700 BUMN Merugi Ditutup, 364 Sudah Kena Sikat

Prabowo juga menyinggung sikap Indonesia dalam hubungan internasional. Dia mengatakan Indonesia ingin menjadi sahabat semua negara, tetapi tetap perlu waspada terhadap pihak-pihak yang dinilai tidak menyukai konsep dan keberadaan Indonesia.

Meski menghadapi kritik dari luar negeri, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan tetap fokus pada tanggung jawabnya, termasuk menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan dalam pengelolaan konsesi.

“Tapi kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab,” kata Prabowo.