Prabowo Tegas soal BUMN Merugi: Tak Efisien dan Bikin Laporan Palsu, Kita Tutup

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menutup perusahaan pelat merah yang terus merugi, tidak efisien, hingga membuat laporan keuangan palsu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menekankan pemerintah akan memusatkan perhatian pada perusahaan negara yang mampu menghasilkan keuntungan bagi rakyat.

"Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat," pungkas Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan rencana pemerintah merampingkan jumlah BUMN. Prabowo menyebut sekitar 364 perusahaan telah dikonsolidasikan, ditutup, atau dirampingkan hingga malam sebelumnya, sementara pemerintah menargetkan angka 700 hingga Desember mendatang.

Di tengah rencana penutupan perusahaan yang dinilai bermasalah, Prabowo menyebut pembenahan juga telah menghasilkan perbaikan kinerja pada sejumlah BUMN. Menurut dia, ada perusahaan yang sebelumnya kesulitan mencetak keuntungan, tetapi kini sudah mampu membukukan laba.

Ia bahkan menyebut kenaikan keuntungan sejumlah perusahaan mencapai 200 persen, 300 persen, hingga 900 persen. Namun, dalam pernyataannya, Prabowo tidak merinci nama perusahaan yang mengalami peningkatan tersebut maupun periode perhitungan masing-masing kenaikan.

Prabowo mengatakan perbaikan pengelolaan perusahaan negara membutuhkan proses bertahap. Ia mengakui pemerintah tidak bisa mengubah struktur BUMN secara instan, meskipun efisiensi menjadi salah satu sasaran utama dalam dua tahun pemerintahannya.

"Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat nabi Musa atau nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup," terangnya.

Baca Juga: IHSG Perlahan Menguat, Bukti Kembalinya Kepercayaan Publik Kepada Prabowo Usai Kejutan MSCI?

Pemerintah menargetkan penataan BUMN terus berjalan hingga akhir tahun. Dari total 1.074 entitas yang disebut Prabowo, sekitar 364 telah masuk proses konsolidasi, penutupan, atau perampingan. Pemerintah kemudian membidik 700 perusahaan untuk ditutup hingga Desember.

Prabowo menegaskan efisiensi menjadi alasan penting di balik langkah tersebut. Pemerintah ingin mengurangi perusahaan yang dianggap tidak produktif dan memusatkan perhatian pada BUMN yang dinilai mampu menghasilkan nilai bagi masyarakat.

Meski demikian, proses konsolidasi, peleburan, dan penutupan perusahaan merupakan tindakan yang berbeda. Karena itu, angka perusahaan yang telah dirampingkan tidak serta-merta berarti seluruhnya sudah resmi dibubarkan.

Rencana tersebut menunjukkan arah pembenahan perusahaan negara yang ingin ditempuh pemerintah. Pelaksanaannya akan menentukan bagaimana penataan dilakukan, perusahaan mana yang dipertahankan, serta sejauh mana efisiensi dapat meningkatkan kontribusi BUMN bagi masyarakat.