Pangan Aman hingga Juli 2027, Sektor Pertanian jadi Raihan Positif Pemerintahan Prabowo

Pemerintah mencatat sejumlah capaian di sektor pertanian selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026, yang disebut sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

“Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” kata Amran, dikutip dari siaran BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Amran memastikan ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi aman hingga Juli 2027. Selain didukung persediaan cadangan di berbagai sektor, pemerintah memperhitungkan potensi panen padi sebesar 10 juta ton.

Di sisi kesejahteraan petani, pemerintah melakukan penyesuaian harga pupuk dengan memangkasnya sebesar 20 persen. Pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Menurut Amran, kebijakan tersebut turut mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 131. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi sejak 1992, bahkan sejak Indonesia merdeka.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkapnya.

Capaian sektor pertanian juga tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Nilai ekspor meningkat hingga Rp166 triliun, sementara tren impor pangan mengalami penurunan.

Untuk mendukung kebutuhan pangan sekitar 500 juta jiwa pada masa depan, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah memetakan rencana pengembangan lahan mineral seluas dua juta hektare.

Program tersebut akan dimulai secara bertahap dengan penggarapan 500 ribu hektare.

Di tengah capaian tersebut, pemerintah juga menyoroti persoalan tata niaga pangan. Amran mengungkapkan adanya anomali harga daging ayam dan telur, yakni harga di tingkat peternak dilaporkan turun, sedangkan harga di tingkat konsumen justru meningkat hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Amran mengatakan Kementerian Pertanian telah mengirimkan surat kepada Kapolri untuk meminta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga memainkan harga.

Baca Juga: Diisukan Pecah Kongsi, Pengaruh Jokowi pada Prabowo Disebut Masih Kuat Lewat Sumbangan 17 Menteri

“Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak,” kata Amran.

Selain persoalan harga ayam dan telur, Kementerian Pertanian juga berkomitmen menindak penyimpangan dalam tata niaga pangan lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik penjualan beras premium fortifikasi dengan harga mencapai Rp56.000 per kilogram. Pemerintah menyatakan akan menelusuri persoalan tersebut melalui jalur hukum untuk memastikan perlindungan konsumen.