Mendagri Tito Karnavian Sentil Pramono Anung soal Anggaran Bedah Rumah, 821 Ribu Rumah di DKI Jakarta Tak Layak Huni

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah tidak layak huni melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito menyampaikan usulan tersebut setelah mendapat informasi bahwa anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni nyaris tidak tersedia. Informasi itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Hal itu disampaikan Tito saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

"Tadi disampaikan oleh Ibu DPRD, kemudian juga Kepala Dinas Perumahan, bahwa anggaran di DKI untuk bedah rumah hampir tidak ada," kata Tito.

Ia meminta Pramono mempertimbangkan perubahan APBD agar pemerintah daerah dapat menangani persoalan permukiman kumuh, termasuk di Kampung Ambon yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkoba.

"Saran saya nanti disampaikan kepada Bapak Gubernur agar dibuatkan perubahan karena menyelesaikan masalah-masalah seperti Kampung Ambon, kampung narkoba," ujarnya.

Menurut Tito, warga Kampung Ambon tentu tidak ingin lingkungan tempat tinggal mereka terus mendapat stigma sebagai kampung narkoba.

Baca Juga: Bank Jakarta dan None Jakarta 2026 Tekankan Pentingnya Kesehatan Finansial dan Fisik

Karena itu, penanganan kawasan tersebut perlu menyentuh persoalan mendasar, seperti kemiskinan, kondisi rumah yang tidak layak, serta minimnya pemberdayaan masyarakat.

Program bedah rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tito juga mengimbau pemerintah daerah lain agar menyediakan anggaran serupa melalui APBD dan menjalankan program yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, karena ada banyak perumahan, saya mohon disampaikan," kata Tito.

"Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara menyoroti belum adanya anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk program bedah rumah.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 821.840 rumah di Jakarta yang masuk kategori tidak layak huni.

Ara menyebut jumlah tersebut tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain. Namun, pelaksanaan program bedah rumah di Jakarta pada 2025 hanya menjangkau 158 unit.

Tahun ini, pemerintah pusat meningkatkan jumlah rumah yang akan diperbaiki di Jakarta menjadi 10.300 unit.

Ara menyatakan program tersebut merupakan dukungan Presiden Prabowo Subianto, sementara Pemprov DKI Jakarta turut bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam program perumahan lainnya, termasuk pembangunan rumah susun.

"158. Kita naikkan tahun ini menjadi 10.300 memperbaiki rumah rakyat Jakarta, ya, rakyat Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Prabowo. Karena di Jakarta nol. Ya, di Jakarta berapa? Nol. Prabowo kasih berapa? 10.300. Biar jelas ya urusannya. Jadi yang memperbaiki di Jakarta adalah Presiden Prabowo. Supaya kita terbuka saja," kata Ara.

"Nah, kita bekerja sama dengan Pak Pram membangun yang lain, ya. Pak Pram mendukung soal rusun, dan sebagainya, dan sebagainya. Khusus buat bedah rumah, itu Pak Prabowo yang hadir 10.300," tambahnya.