Pramono Siapkan Perbaikan JPO Kota Bambu, Permudah Akses Disabilitas-Pasien RS

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengonfirmasi rencana perbaikan infrastruktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan pasien yang membutuhkan penanganan medis di kawasan tersebut.

Pramono menyebut bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melangsungkan poryek penataan JPO tersebut.

“Kemarin kami sudah meminta kepada Dinas Bina Marga karena di sana itu kan ada beberapa rumah sakit,“ ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (25/10/2026).

Adapun langkah tersebut diambil setelah kondisi JPO Kota Bambu menjadi pembahasan di media sosial. Melalui rekaman video yang beredar, masyarakat menyoroti konstruksi tangga jembatan yang dinilai terlalu curam dan belum menyediakan fasilitas penunjang seperti lift bagi kelompok prioritas. 

“Sehingga seringkali ada keluhan terutama para disabilitas, segera akan kita perbaiki,” kata Pramono.

Baca Juga: Pasar Taman Puring Mau Disulap Jadi Taman Disabilitas, Pramono Carikan Lapak Baru untuk Pedagang

Selain penataan, kata Pramono, Pemprov DKI juga merencanakan pembongkaran sejumlah JPO pada Oktober-November tahun ini. Ia menjelaskan, pembongkaran tersebut sebelumnya belum dilakukan karena masih menunggu jadwal pelaksanaan.

“Tetapi beberapa JPO termasuk yang dulu mau dibongkar kenapa belum dibongkar, karena memang rencana pembongkaran itu bulan Oktober-November ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, fungsi JPO Kota Bambu dinilai sangat krusial lantaran berada di jalur penghubung menuju sejumlah rumah sakit rujukan nasional, di antaranya RS Kanker Dharmais, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, serta RS Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita. 

Akses penyeberangan ini kerap digunakan oleh masyarakat, termasuk para pasien yang harus menjalani pengobatan, hingga penanganan medis berkelanjutan.

Melalui koordinasi antara Pemprov DKI dan Dinas Bina Marga, perencanaan teknis perbaikan tengah disusun. Pembenahan fasilitas ini ditujukan untuk memenuhi standar kelayakan fasilitas publik yang inklusif serta memudahkan mobilitas warga yang hendak mengakses pelayanan kesehatan di area tersebut.