- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
UMP Jakarta Kalah dari Bekasi, Pramono Sentil Said Iqbal: Harus Apple to Apple
Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi.
Pramono menegaskan, penetapan UMP Jakarta 2027 merupakan hasil kesepakatan bersama unsur tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh. Karena itu, keputusan yang telah disepakati tersebut akan tetap dijalankan.
“Untuk upah minimum atau UMP, itu merupakan keputusan bersama antara tripartit, yaitu pengusaha, buruh, dan pemerintah DKI Jakarta sebagai fasilitator,” kata Pramono kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengakui pembahasan penetapan upah minimum tidak berlangsung mudah. Meski demikian, Pramono menilai hasil kesepakatan tersebut sudah cukup baik, terutama dengan kenaikan UMP Jakarta yang mencapai 7,1 persen.
“Dalam pembahasan tentunya tidak mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga dengan demikian sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan, yaitu naik 7,1 persen,” lanjutnya.
Pramono juga menilai perbandingan besaran upah minimum Jakarta dengan Bekasi perlu dilakukan secara setara. Menurutnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, UMP Jakarta masih jauh lebih tinggi.
“Dan Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple, Jakarta jauh di atas semuanya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” imbuhnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bakal Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Nama Cawapres
Said Iqbal Desak Pramono Revisi UMP DKI
Sebelumnya, Said Iqbal mengkritik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta per bulan. Ia menyebut angka tersebut lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi 2027 yang mencapai Rp6,42 juta.
Berdasarkan penetapan tersebut, UMP Jakarta tercatat sebesar Rp6.136.000 atau naik Rp407.000. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp6.427.000 atau mengalami kenaikan Rp488.000. Dengan demikian, terdapat selisih Rp291.000 antara upah minimum kedua wilayah tersebut.
Iqbal mempertanyakan perbedaan besaran upah tersebut. Menurutnya, biaya hidup di Jakarta tidak lebih murah dibandingkan Bekasi sehingga kenaikan upah buruh di Ibu Kota seharusnya tidak lebih rendah.
“Apakah hidup di Jakarta lebih murah daripada hidup di Bekasi? Kalau biaya hidup di Jakarta tinggi, mengapa kenaikan upah buruhnya justru lebih kecil? Menurut kami, keputusan Gubernur DKI ini menunjukkan keberpihakan pada kebijakan upah murah,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Dia menilai perbandingan upah minimum Jakarta dan Bekasi perlu menjadi perhatian. Terlebih, Jakarta merupakan pusat kegiatan perbankan, kantor pusat perusahaan multinasional, hingga perhotelan berbintang lima.
Iqbal juga menyoroti dampak selisih upah tersebut terhadap daya beli pekerja. Menurutnya, perbedaan Rp291.000 dapat menentukan kemampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari membayar kontrakan hingga biaya transportasi dan makan.
Atas dasar itu, Iqbal mendesak Pramono merevisi keputusan penetapan UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000 per bulan atau setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Dia juga meminta penggunaan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang upah minimum tersebut.
“Oleh karena itu, kami meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan penetapan UMP 2027 dari Rp6.136.000 menjadi Rp6.427.000 per bulan, setara dengan UMK Kabupaten Bekasi. Gunakan indeks tertentu sebesar 1,0 dalam penghitungan ulang dan pertimbangkan kebutuhan hidup layak buruh di Jakarta,” tutup Iqbal.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah
Tag Terkait: