PDIP Kritik Penanganan Karhutla, Sebut Pemerintah Berencana Gagal Sejak Awal

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengkritik tajam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah.

Ia menilai pemerintah tidak memiliki kesiapan dan pola mitigasi yang matang meski para pakar klimatologi telah memprediksi ancaman kemarau ekstrem "El Nino Godzilla".

Menurut Deddy, minimnya perhatian terhadap potensi bencana ekologis ini terlihat dari kebijakan prioritas anggaran dalam APBN yang dinilai tidak berpihak pada keselamatan lingkungan dan masyarakat.

"Pemerintah terlihat lebih peduli terhadap keberlanjutan keuntungan para pemilik dapur MBG daripada bersiap-siap menghadapi bencana yang ditimbulkan oleh api dan asap pekat terhadap lingkungan hidup dan manusia," tegas Deddy dalam keterangannya, dikutip Senin (26/10).

Deddy menyoroti dampak pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang membuat pemerintah daerah kehilangan daya tanggap darurat di fase kritis awal karhutla. Akibatnya, kobaran api di lahan gambut dan hutan kering dengan cepat meluas hingga memicu krisis nasional maupun regional.

Ia juga menyentil minimnya dukungan alokasi sarana pemadaman bagi para petugas di lapangan.

"Aparat di lapangan hanya bermodalkan semprotan (sprayer) kecil harus bertarung menghadapi api dan menjadi bahan tertawaan sedunia. Tidak ada alat-alat berat yang mengisolasi api agar tidak menyebar, tidak ada pesawat atau helikopter yang berjibaku menghadapi api," ungkapnya.

Deddy menyayangkan respons pemerintah pusat yang dinilai sibuk menolak bantuan internasional, enggan menetapkan status bencana nasional, serta membatasi arus informasi media. Ia juga mengecam pernyataan serta sikap para pejabat publik di tengah penderitaan warga terdampak asap.

Respons Komunikator: Penggunaan narasi ekspor oksigen dan rencana penanaman sawit di lahan terbakar dinilai memicu kemarahan publik.

Sikap Pejabat Daerah: Adanya kepala daerah yang memilih pergi ke luar negeri untuk pemeriksaan kesehatan saat krisis terjadi.

Pernyataan Kementerian: Imbauan Kementerian Kesehatan agar warga "beradaptasi dengan asap" dinilai tidak berempati di tengah meningkatnya kasus ISPA pada anak-anak dan lansia.

"Pemerintah sekarang ini benar-benar menganut prinsip 'biarlah waktu yang menyelesaikan semuanya'," pungkas Deddy.